Sayap Dan Ceker Ayam….”WASPADA”

Image

Entah Anda sudah menikah atau belum menikah, maka perempuan harus berhati². Baru² ini artis Tionghoa Xia Yi divonis tumbuh LISTS dalam rahim (kista coklat) dan Hu Qing Wen melakukan operasi tumor yg penuh dengan darah, dan darahnya berwarna hitam gelap. Mereka berpikir bahwa setelah operasi akan sembuh, tetapi hanya beberapa bulan kambuh lagi, sehingga akhirnya mereka melakukan konsultasi ke ginekolog.

Dokter Ginekolof tsb kemudian bertanya : “Apakah Anda suka makan sayap ayam, dia sangat terkejut ?

“Loh, koq dokter bisa tahu kesukaanku ?

“Hormon pertumbuhan (growth-hormone) ayam ataupun antibiotiknya, selalu diinjeksi di bagian sayap, atau leher ayam. Sementara kaki Ayam tempat menimbun “end product” antibiotik dan turunan “second hormonal” Dokter tsb meneruskan : Karena itu kegemaran makan sayap ayam atau kaki, akan serta merta menambah sekresi hormon bagi wanita. Akibatnya “second hormonal” tsb akan terakumulasi menjadi TOXIN yg ujung²nya menjadi karsinogen, sehingga wanita pengkonsumsi SAYAP + KAKI ayam sangat rentan terkena kanker yg berkenaan dengan kelenjar hormonal seperti : kanker rahim, cervix dan payudara. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda jangan “banyak” mengkonsumsi sayap ayam atau kakinya.

Saat ini 80% wanita memiliki fibroid rahim dan mudah untuk mendapatkan kista coklat tersebut.

Ketika Anda menerima pesan ini, Apa yg akan Anda lakukan ? Meneruskannya kepada teman dan keluarga di sekitar (teman² terutama perempuan). Atau end-chat dan skeptis ? Ekspektasi saya : Jika di friend-list anda ada 851 kontak, cukup 10 orang saja yg men-share ulang, sehingga minimal juga ada 10 orang yg baca. Snow ball effect, siapa tau di kelipatan kesekian ada yg TERTOLONG Karena anda peduli… indahnya berbagi..

Laporan Praktikum Pembuatan Alat Pencetak Briket dan Pembuatan BRIKOTER (Briket Kotoran Ternak)

  

PENDAHULUAN

  1. A.  Latar Belakang

Akhir-akhir ini makin tingginya harga pupuk dan bahan bakar minyak untuk kebutuhan rumah tangga, makin meresahkan masyarakat, terutama sekali masyarakat yang tinggal dipedesaan. Untuk mengatasi hal-hal yang demikian perlu dicari sumber-sumber alternatif agar produksi pertanian tetap dapat dipertahankan dan kebutuhan bahan bakar dapat dipenuhi tanpa merusak lingkungan.

Dalam situasi seperti ini pencarian, pengembangan, dan penyebaran teknologi energi non BBM yang ramah lingkungan menjadi penting, terutama ditujukan pada keluarga miskin sebagai golongan yang banyak terkena dampak kenaikan BBM. Salah satu teknologi energi yang sesuai dengan persyaratan tersebut adalah teknologi biogas (Darsin, 2006). Pemerataan pembagian LPG belum sepenuhnya merata.  Apalagi akhir-akhir ini sering terjadi ledakan tabung LPG yang membuat masyarakat semakin khawatir.Banyak masyarakat yang kembali memanfaatkan kayu sebagai sumber  bahan bakar. Jika hal ini berlangsung lama, akan menimbulkan masalah baru yaitu pembabatan hutan sehingga dikawatirkan dapat merusak lingkungan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal-hal tersebut perlu dicari sumber energi alternatif agar  kebutuhan bahan bakar dapat dipenuhi tanpa merusak lingkungan. Salah satu bahan bakar alternatif ini ternyata dapat dibuat dari kotoran sapi.

Pemanfaatan limbah peternakan (kotoran ternak) merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak. Limbah ternak merupakan sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produksi ternak dan lain – lain. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feses, urine, sisa makanan, embrio, kulit telur, lemak, darah, bulu, kuku, tulang, tanduk, dan isi rumen.

Dalam konteks itu pemantaan kotoran ternak sebagai sumber energi (bahan bakar) merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan minyak tanah dan kayu untuk keperluan rumah tangga. Dari kotoran ternak dapat dihasilkan 2 jenisbahan bakar yaitu (gas bio) dan briket. Kendala pembuatan briket yang secara tradisional adalah pada alatnya. Alat pembuat briket yang modern pasti sangat mahal. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk bisa menciptakan briket kotoran ternak beserta alat pencetaknya yang sederhana.

B.  Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah  dari praktikum Dasar Teknologi Hasil Ikutan Ternak adalah:

  1. Bagaimana keefektifan alat pencetak briket sederhana yang telah dibuat?
  2. Bagaimana kualitas briket yang dibuat?

C.  Waktu dan Tempat

Praktikum Dasar Teknologi Hasil Ikutan Ternak ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 dan 28 November 2011 pada pukul 09.00-11.00 WIB. Bertempat di Ruang Seminar Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. Surakarta

PEMBUATAN ALAT BRIKOTER

A.  Tinjauan Pustaka

Alat cetak briket manual memilki fungsi mencetak briket dari bahah oganik, seperti kotoran Sapi baru , limbah pertanian yang mengandung karbon tinggi seperti: sekam, serbuk gergaji, jerami, daun-daunan, serbuk arang, serbuk batubara, arang biomasa, dan arang sekam. Sebagai bahan bakar rumah tangga di daerah pedesaan dengan hasil cetakan berbentuk silinder         (Zuhdi, 2011).

Screw conveyor yang ada di dalam alat pencetak briket modern berfungsi untuk memindahkan material/adonan. Kemudian dilakukan pemotongan sehingga menghasilkan suatu briket yang diharapkan (Gale, 1995)

Pada suatu studi dlakukan penelitian mengenai masalah perubahan struktur makromolekul briket pada tungku pengepresan alat pembuatan briket, dan menyimpulkan bahwa pengepresan baiknya dilakukan pada kemiringan 90°. Ndaji dkk. (1997)

Alat pencetak briket sangat penting dam proses pembuatan briket. Pengaruh terbesar terletak pada kepadatan dan stuktur briket. Struktur briket atau bentuk dari briket dalam proses pencetakan berpengaruhnya terhadap pembakaran. (Liu 2000)

Rancang bangun alat pencetak briket dengan skala ukuran 1:10. Bahan- bahan yang digunakan adalah kayu. Rancang bangun alat pengering briket dengan drum bekas. Tungku dirancangdengan menggunakan pengudaraannya lebih baik. Bahan tungku adalah tanah liat       (Herbawamurti, 2005).

B.  Materi dan Metode

1. Materi

1)        Alat

  1. Gergaji
  2. Pasah
  3. Meteran
  4. Mesin bor

2)        Bahan

  1. Kayu jati
  2. Baut ukuran
  3. Semen
  4. Pipa paralon

2. Metode

  1. Mempersiapakan bahan-bahan yang akan dibuat untuk membuat alat pencetak briket sederhana yaitu kayu jati, baut, semen dan pipa paralon.
  2. Mengukur kayu jati yang akan di jadikan alas, tuas penekan, tiang penumpu, dan balok pengapit
  3. Membentuk kerangka alat pencetak briket menggunakan gergaji dan mesin pasah.
  4. Melubangi kayu untuk tempat baut menggunakan mesin bor.
  5. Merakit alat pencetak briket sederhana
  6. Mengaplikasikan alat pencetak briket sederhana untuk mencetak briket
  7. Mengamati hasil cetakan

C.  Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Tabel 1. Hasil Pengamatan Uji Kualitas Alat Pencetak Briket
Kualitas Keterangan
Jenis kayu Kayu Jati
Ukuran
alas p= 100 cm, l= 11cm, t= 3cm
tuas penekan p= 87cm,    l= 3cm,   t=5cm
tiang penumpu p=5cm,       l=3cm,    t=25 cm
balok penjepitsemenpipa paralon p=80cm,     l=2cm,    t=5 cmt=5cm,        r=10cmt=10 cm,     r=10cm
Hasil cetakan Briket tidak padat
Kelebihan kerangka sangat kuat
Kelemahan cetakan tidak kuat
Sumber: Laporan Sementara

2. Pembahasan

Gambar 1. Alat Pencetak Briket Sederhana

Pembuaatan briket tidak lepas dari proses pencetakan, oleh karena alat pencetak briket sangat penting keberadaannya. Pada praktikum Dasar Teknologi Hasil Ikutan Ternak acara uji kualitas alat brikoter ini diawali dengan kegiatan mempersiapka semua jenis bahan-bahan an alat yang diperlukan mulai dari kayu, baut, semen, pipa paralon, gergagi, pasah, bor dan meteran. Kayu yang digunakan untuk alat pencetak briket ini adalah kayu jati berukuran masing-masing 1 meter berjumlah 4 buah. Alasan  memakai kayu ini karena keras dan awet. Setelah semua peralatan dan alat tersedia, maka dimulai kegiatan mengukur kayu yang akan dijadikan kerangka alat pencetak briket kemudian dipotong sesuai ukuran dan dipasah agar hasilnya lebih halus. Ukuran masing masing balok kayu yang dipotong masing- masing adalah untuk alasnya memiliki ukuran panjang 1m, lebarnya 11 cm dan tinggi 3 cm. Untuk tuas penekannya memiliki ukuran panjang 87 cm, lebar 3cm dan tinggi 5 cm. Untuk tiang penumpu memiliki ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm dan tinggi 25 cm. Sedangkan untuk balok penjepit yang berguna untuk menjepit cetakan briket memiliki ukuran panjang 80 cm, lebar 2cm dan tinggi 5 cm. cetakan semen yang digunakan sebagai pengepres briket mempunyai diameter 10 cm dengan tinggi 5 cm, sedangkan untuk cetakannya yaitu pipa paralon memiliki ukuran diameter 10 cm dengan tinggi 10 cm. Bahan yang digunakan sebagai penekan atau pres brikoter pada alat pencetak briket ini menggunakan semen sebanyak 1 Kg karena diharapkan alat pencetak briket ini bisa kuat dan yahan lama, namun untuk pencetaknya hanya menggunakan pipa paralon karena ingin menekan pengeluaran biaya.

Kayu yang sudah selesai dibentuk kemudian mulai dilubangi menggunakan bor untuk tempat baut. Baut yang digunakan berjumlah 5 buah dengan ukuran 15. Penggunaan baut berjumlah 5 ini berguna untuk memudahkan pergerakan atau fleksibilitas tuas penekan. Penyusunan kerangka untuk alat pencetak brikoter ini sangat mudah karena alat yang dibuat memang sederhana.

Setiap alat yang dibuat pasti memiliki kelebihan dan kekuranagn, dan hal ini tidak lepas dari alat pencetak brikoter yang telah dibuat. Kelebihan alat pencetak brikoter ini adalah menggunakan kayu jati yang kualitasnya bagus dan memakai 5 buah baut sehingga alat ini sangat kuat namun tetap memliki fleksibilitas tuas penekan briket yang baik.selain itu, pengepres briket menggunakan semen sehingga akan tahan lama dan kuat untuk mengepres brikoter.

Kelemahan yang ada pada alat pencetak brikoter ini terletak pada cetakan briketnya. Cetakan briket hanya menggunakan pipa paralon dan tingginya 10 cm sedangkan pengepresnya terbuat dari semen dan tingginya hanya 5 cm sehingga tidak sesuai antara pengepres dan cetakannya. Pengepres tidak bisa mengepres sampai bawah dan padat karena tingginya yang hanya 5 cm sehingga hasil cetakan briket tidak bisa padat dan mudah hancur. Jika pengepres ditekan terlalu kuat maka pipa paralonnya yang tidak kuat dan akibatnya pipa paralonnya yang pecah. Solusi untuk masalah ini adalah menambahi tinggi semen dan mengganti bahan cetakan yang lebih tebal dan kuat misalnya bambu atau cetakan yang terbuat dari besi sehingga cetakan bisa maksimal.

D.  Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum Dasar Teknologi Hasil Ikutan Ternak acara pembuatan alat pencetak brikoter  ini adalah Kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan alat pencetak brikoter ini adalah persiapan bahan dan alat. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan alat pencetak briket adalah kayu jati, baut, semen, dan pipa paralon. Sedangkan alat- alat yang dipakai adalah gergaji, alat pasah, bor dan meteran. Setelah itu membentuk kerangka dengan memotong kayu. Ukuran masing masing balok kayu yang dipotong masing- masing adalah untuk alasnya memiliki ukuran p:1m, l:11 cm dan t:3 cm. Untuk tuas penekannya memiliki ukuran p:87 cm, l:3cm dan t:5 cm. Untuk tiang penumpu memiliki ukuran p: 5 cm, l:3 cm dan t:25 cm. Sedangkan untuk balok penjepit memiliki ukuran p:80 cm, l:2cm dan t:5 cm. cetakan semen yang digunakan sebagai pengepres briket mempunyai diameter 10 cm dengan t:5 cm, sedangkan untuk cetakannya yaitu pipa paralon memiliki ukuran diameter 10 cm dengan tinggi 10 cm. kegiatan yang dilakukan setelah pemtongan kayu adalah membuat cetakan semen sebagai penekan. Kayu yang telah dipotong dilubangi sebagai tempat baut setelah itu perakitan alat pencetak brikoter dan mengaplikasin alat untuk mencetak briket serta mengamati kualitas alat yang dibuat.

Kelebihan alat pencetak brikoter ini adalah menggunakan kayu jati yang kualitasnya bagus dan memakai 5 buah baut sehingga alat ini sangat kuat namun tetap memliki fleksibilitas tuas penekan briket yang baik.selain itu, pengepres briket menggunakan semen sehingga akan tahan lama dan kuat untuk mengepres brikoter.

Kelemahan yang ada pada alat pencetak brikoter ini terletak pada cetakan briketnya. Cetakan briket hanya menggunakan pipa paralon dan tingginya 10 cm sedangkan pengepresnya terbuat dari semen dan tingginya hanya 5 cm sehingga tidak sesuai antara pengepres dan cetakannya. Pengepres tidak bisa mengepres sampai bawah dan padat karena tingginya yang hanya 5 cm sehingga hasil cetakan briket tidak bisa padat dan mudah hancur

DAFTAR PUSTAKA

Gale, Thomas K., Bartholomew, Calvin H., Fletcher,Thomas H., 1995, Decreases in The Swellings and Porosity of Bituminus Coals during Devolatilization at high Heating Rate, Combustion and Flame 100 : 94-100

Herbawamurti T E. 2005. Pemanfaatan Energi Biorang. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Departemen pendidikan Nasional, Jakarta

Ndaji, Francis E., Butterfield, Ian M., Thomas K Mark., 1997, Changes in The Macromolecular Structure of Coals With Pyrolisis , Fuel 1987, vol . 76 number 2, pp. 169-177

Liquiddanu,Eko., Astuti, Rahmaniyah Dwi., Analisis Dampak Penurunan struktur porous arang briket di Jawa Tengah, Gema Ternak Vol. 2/Tahun VII Juli 2004, hal.85-91

Zuhdi. 2011. Alat Cetak Briket Manual. http://www.tokoganesha.com /product.php?id_product=82. Diakses pada hari Rabu, 30 November 2011 pukul 14.00 WIB.

PEMBUATAN BRIKOTER

A.  Tinjauan Pustaka

Limbah peternakan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, apalagi limbah tersebut dapat diperbaharui (renewable) selama ada ternak. Limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial untuk dimanfaatkan. Limbah ternak kaya akan nutrient (zat makanan) seperti protein, lemak, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN), vitamin, mineral, mikroba atau biota, dan zat-zat yang lain (unidentified subtances). Limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik, energi dan media berbahai tujuan (Sihombing, 2002).

Untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar perlu dicari sumber energi alternatif agar  kebutuhan bahan bakar dapat dipenuhi tanpa merusak lingkungan. Salah satu bahan bakar alternatif ini ternyata dapat dibuat dari kotoran sapi.  Pemanfaatan limbah peternakan (kotoran ternak) merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak. Limbah ternak merupakan sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produksi ternak dan lain – lain. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feses,urine,sisa makanan,embrio,kulit telur,lemak,darah,bulu,kuku, tulang,tanduk,isi rumen,dan lain-lain.Dalam konteks itu pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber energi (bahan bakar) merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan minyak tanah dan kayu untuk keperluan rumah tangga (Sofyadi, 2003).

Pemanfaatan kotoran ternak dapat dihasilkan 2 jenis bahan bakar yaitu biogas dan briket. Di India dengan adanya tinja sapi sebanyak 5 kg perekor dan kerbau 15 kg perekor, oleh pemerintah India disarankan untuk dihasilkannya dung cake (briket) secara massal sebagai sumber energi (Nurtjahya, 2003).

Dengan penggunaan briket kotoran ternak sebagai bahan bakar maka kita dapat menghemat penggunaan kayu sebagai hasil utama dari hutan. Selain itu penggunaan briket kotoran ternak dapat menghemat pengeluaran biaya untuk membeli minyak tanah atau gas elpiji. Dengan memanfaatkan kotoran ternak sebagai bahan pembuatan briket  maka akan menningkatkan pemanfaatan limbah hasil ternak sekaligus mengurangi pencemaran udara, karena selama ini kotoran ternak banyak yang hanya dibiarkan begitu saja.Manfaat lainnya adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat bila pembuatan briket ini dikelola dengan baik untuk selanutnya briket dijual (Arhief, 2008).

Sampah organik ternyata tidak cuma bisa diolah menjadi kompos tetapi juga bisa dibuat sebagai bahan bio massa. Bentuk paling sederhananya adalah dibuat menjadi briket. Jika selama ini, nenek moyang kita menggunakan aneka dedaunan dan ranting sebagai bahan bakar pada tumangnya (tungku batu), prinsip kerja briket sampah pun sama, sebagai bahan bakar alternatif pada kompor alternatif. Kenapa perlu dibuat briket? Alasan utama adalah sampah yang sudah dibriket bisa disimpan,sehingga ketika musim hujan tiba sementara daun dan ranting menjadi lembab, maka ada alternatif  bahan bakar yang murah meriah. Bahan baku briket ini bisa diganti dengan serbuk kayu atau serbuk gergaji, kompos yang sudah matang, kotoran ternak /sapi (Rita, 2009)

B.  Materi dan Metode

1. Materi

1)        Alat

  1. Alat sederhana pencetak briket
  2. Stopwatch
  3. Alat dokumentasi
  4. Ember plastik
  5. Timbangan

2)        Bahan

  1. Feses Sapi 2 Kg
  2. Tepung kanji 1 Kg
  3. Serbuk gergaji 1 Kg
  4. Air
  5. Korek api

2. Metode

1)        Menimbang semua bahan yakni feses sapi, serbuk gergaji dan tepung kanji dengan perbandingan 2:1:1.

2)        Mencampurkan feses sapi, serbuk gargaji dan tepung kanji kedalam ember plastik dan menambahkan air agar memudahkan pencampuran bahan.

3)        Mngaduk bahan sampai homogen.

4)        Mencetak bahan kedalam alat pencetak briket.

5)        Briket yang telah dicetak dijemur selama seminggu agar menghilangkan kadar air yang ada di dalam briket.

6)        Membakar briket dan mengamati warna api serta lama nayala api.

C.  Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Tabel2. Hasil Pengamaatan Uji Kualitas Briket
Indikator Warna Api Lama Nyala Api
Briket+ Alkohol Jingga/Orange 2 menit 40 detik
Briket+ Minyak Tanah Jingga/Orange terang 4 menit 33 detik
Sumber: Laporan Sementara

2. Pembahasan

Briket adalah sumber energi alternatif pengganti Minyak Tanah dan Elpiji dari bahan-bahan bekas, sampah maupun limbah-limbah pertanian yang tidak terpakai dan diolah. Pembuatan briket berbeda dengan pembuatan biogas. Dimana pembuatan briket dilakukan dengan mengubah kotoran ternak dalam bentuk briket dengan menggunakan alat cetak. Briket yang sudah terbentuk dikeringkan dengan sinar matahari. Setelah kering, briket tersebut dimasukkan ke dalam alat pemanas. Alat pemanas diletakkan diatas kompor atau tungku. Setelah briket berubah jadi arang yang ditandai dengan habisnya asap yang keluar pada tempat pemanas. Lalu alat pemanas di buka dan briket yang masih membara disemprot dengan air. Briket yang sudah jadi arang ini dapat dipakai sebagai bahan bakar untuk memasak atau kebutuhan rumah tangga (Widodo, 2005).

Pada praktikum Dasar Teknologi Hasil Ikutan Ternak acara pembuatan brikoter ini diawali dengan menimbang semua bahan yaitu feses sapi, tepung kanji dan serbuk gergaji. Perbandingan semua bahan ini adalah 2:1:1 yaitu 2 Kg untuk feses sapi, 1 Kg untuk tepung kanji dan 1 Kg untuk serbuk gergaji. Setelah semua bahan ditimbang, kemudian bahan dimasukkan ke dalam ember plastik dan diaduk hingga homogen. Sebernarnya dalam pembuatan brikoter ini tidak perlu menggunakan air karena feses sapi sudah mengandung air namun karena feses sapi yang digunakan dalam praktikum ini terlalu kering maka perlu penambahan air agar bahan mudah dicampur menjadi homogen. Langkah selanjutnya adalah mencetak briket menggunakan alat pencetak briket sederhana yang telah dibuat.

Pada praktikum ini, kami hanya mencetak briket berjumlah 10 buah yang akan digunakan sebagai bahan uji kualitas brikoter. Setelah briket selesai dicetak, briket dijemur selama satu minggu untuk mengurangi kadar air yang ada didalam briket agar briket mudah untuk dibakar.

Gambar 2. Proses penimbangan bahan-bahan untuk briket

Gambar 3. Proses pencampuran bahan-bahan briket

Gambar 4. Proses pencetakan briket

Setelah satu minggu dijemur, briket dibakar untuk menguji kualitasnya. Pengujian briket menggunakan alkohol dan minyak tanah sebagai indikator. Hasil praktikum menunjukkan bahwa briket yang dibakar menggunakan alkohol hanya menyala selama 2 menit 40 detik dengan nyala api berwarna jingga atau orange yang tidak begitu terang tanpa asap sedangkan briket yang dibakar menggunakan minyak tanah mampu menyala selama 4 menit 33 detik dengan nyala api orange terang dan berasap. Hal ini disebabkan karena sifat alkohol yang mudah menguap sedangkan minyak tanah tidak mudah menguap dan mampu diserap dengan baik oleh briket sehingga briket mampu menyala lebih lama. Pembakaran alkohol adalah pembakaran sempurna, yang disamping menghasilkan panas dan cahaya juga hanya menghasilkan karbon dioksida (CO2) dan air sehingga pembakaran berlangsung dengan cepat. Gas CO2 dan air adalah partikel yang tidak berbau, itulah sebabnya pembakaran kompor alkohol tidak menimbulkan bau apalagi bau asap. Kompor alkohol tidak menghasilkan asap seperti kompor minyak tanah. Asap yang dihasilkan kompor minyak tanah berasal dari pembakaran yang tidak sempuna. Asap adalah campuran partikel berukuran renik yang berwujud padat (misalnya debu) atau berwujud cair di dalam udara, oleh karena itu pembakaran menggunakan minyak tanah berlangsung lama (Rizna, 2009).

Gambar 5. Pembakaran briket menggunakan alkohol

Gambar 6. Pembakaran briket menggunakan minyak tanah.

Pembakaran briket ini tidak berlangsung secara sempurna karena sebagian briket ada yang tidak terbakar. Hal ini dikarenakan proses penjemuran yang kurang maksimal sehingga bagian tengah briket masih sedikit basah. Pada bagian briket yang terbakar menghasilkan arang yang halus dan rapat. Hal ini bisa disebabkan karena komposisi tepung kanji yang terlalu banyak. Solusi dari permasalah diatas adalah mengubah komposisi sampai ditemukan komposisi yang pas untuk menghasilkan briket arang yang sempurna serta melakukan penjemuran yang benar-benar intensif sehingga briket mampu terbakar sempurna. Menurut Wahyu (2011), proses pembuatan briket bioarang memang agak rumit, namun sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipraktekkan. Agar bisa terbakar dengan baik, campuran lem kanji dengan tepung arang menggunakan perbandingan (1:9) sehingga menjadi adonan yang lengket. Agar pemakaian bioarang lebih hemat adonan ini dapat ditambah ampas kelapa, serbuk gergaji, kertas bekas, bubuk ampas jarak pagar sisa proses pembuatan biodisel dan semacamnya. Selanjutnya adonan diaduk-aduk agar semua bahan tercampur rata dan cukup lengket. Adonan yang sudah lengket kemudian dicetak pada alat pencetak. Dalam pembuatan briket bioarang ini, bahan utama bisa diganti menggunakan kotoran ternak.

D.  Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum Dasar Teknologi Hasil Ikutan ternak acara pembuatan brikoter ini adalah briket merupakan  sumber energi alternatif pengganti Minyak Tanah dan Elpiji dari bahan-bahan bekas, sampah maupun limbah-limbah pertanian yang tidak terpakai dan diolah. Proses pembuatan brikoter adalah menimbang semua bahan. Perbandingan semua bahan untuk briket adalah 2:1:1 yaitu 2 Kg untuk feses sapi, 1 Kg untuk tepung kanji dan 1 Kg untuk serbuk gergaji setelah itu mencampur semua bahan hingga homogen, mencetak briket pada alat pencetak briket, menjemur briket dan membakar briket.

Briket yang dibakar menggunakan alkohol hanya menyala selama 2 menit 40 detik dengan nyala api berwarna jingga atau orange yang tidak begitu terang sedangkan briket yang dibakar menggunakan minyak tanah mampu menyala selama 4 menit 33 detik. Hal ini disebabkan karena sifat alkohol yang mudah menguap.

Pembakaran briket ini tidak berlangsung secara sempurna karena sebagian briket ada yang tidak terbakar karena proses penjemuran yang kurang maksimal sehingga bagian tengah briket masih sedikit basah. Pada bagian briket yang terbakar menghasilkan arang yang halus dan rapat yang  dikarenakan komposisi tepung kanji yang terlalu banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Arhief. 2008. Pembuatan  Briket. http://arhiefstyle87.wordpress.Com /2008/04/10 /pembuatan-briket-arangdari-serbuk-gergaji/. Diakses pada hari Rabu, 30 November 2011 pukul 14.00 WIB.

Farida E. 2000. Pengaruh Penggunaan Feses Sapi dan Campuran Limbah Organik Lain Sebagai Pakan atau Media Produksi Kokon dan Biomassa Cacing Tanah Eisenia foetida savigry. Skripsi Jurusan Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak. IPB, Bogor.

Rita. 2009. Briket Sampah. http://bandarsampah.blogdetik.com. Diakses pada hari Rabu, 30 November 2011 pukul 14.00 WIB.

Rizna. 2009. Faktanya kompor BBA. http://sekolahmultiply.multiply.com/journal /item/11. Diakses pada hari Sabtu, 10 Desember 2011 pukul 19.00 WIB.

Sofyadi, Cahyan. 2003. Konsep Pembangunan Pertanian dan Peternakan Masa Depan. Badan Litbang Departemen Pertanian. Bogor.

Sihombing D.T.H. 2000. Teknik Pengelolaan Limbah Kegiatan/Usaha Peternakan. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor

Soehadji. 1992. Kebijakan Pemerintah dalam Industri Peternakan dan Penanganan Limbah Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta.

Wahyu, Arozi. 2011. Pembuatan Briket Arang. www.madanitec.com. Diakses pada hari Sabtu, 10 Desember 2011 pukul 19.00 WIB.

Widodo, Asari, dan Unadi, 2005. Pemanfaatan Energi Biogas Untuk Mendukung Agribisnis Di Pedesaan. Publikasi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong.

PEMBUATAN PUPUK CAIR DARI URINE SAPI

I.         PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Selain untuk meningkatkan hasil pertanian baik untuk tanaman keras maupun lunak, pupuk organik sangat cocok digunakan dialam tropis ini, karena tidak meninggalkan residu di dalam tanah dan membuat tanah menjadi gembur. Residu yang bertumpuk didalam tanah dalam jangka waktu panjang akan merusak unsur hara didalam tanah yang berakibat tanah menjadi keras dan menggumpal.

Ada tiga unsur yang sangat menentukan tingkat kesuburan tanah di lahan pertanian yaitu unsur biologi, fisika dan kimia, ketiga unsur ini saling terkait dan harus seimbang. Ketimpangan unsur didalam kandungan tanah akan mematikan unsur biologi didalam tanah, tanah menjadi semakin keras dan tidak dapat menyimpan air. Kalau sudah terjadi ketimpangan ini, pemulihannya akan memakan waktu lama dan memakan biaya yang besar.

Sekarang ini sedang maraknya program GO GREEN yang mana semua produk khususnya yang dikonsumsi manusia diupayakan bersifat organik.Melihat peluang tersebut banyak kalangan (pengusaha, produsen, pedagang, dll) yang cepat-cepat beralih ke produk organik dengan memanfaatkan berbagai limbah untuk pembuatan pupuk organik.

Pupuk dari urin bagi sebagian orang mungkin terdengar tak lazim, tapi begitulah kenyataannya. Urine sapi merupakan komoditi yang berharga karena urine sapi mengandung unsur Nitrigen yang tinggi yang berguna untuk menyuburkan tanah. Oleh karena itu sudah banyak sekali petani yang mengolah dan menggunakan urine sapi sebagai pupuk organik yang ekonomis dan menguntungkan.

B.       Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah:

  1. Mahasiswa mengetahui cara pembuatan pupuk cair dan manfaat dari pupuk cair tersebut.

II.                TINJAUAN PUSTAKA

Banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap urine sapi, diantaranya adalah Anty ( 1987 ) melaporkan bahwa urine sapi mengandung zat perangsang tumbuh yang dapat digunakan sebagai pengatur tumbuh diantaranya adalah IAA. Lebih lanjut dijelaskan bahwa urine sapi juga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman jagung.  Karena baunya yang khas urine ternak juga dapat mencegah datangnya berbagai hama tanaman sehingga urine sapi juga dapat berfungsi sebagai pengendalian hama tanaman dari serangan (Phrimantoro, 1995).

Lingga, ( 1991) melaporkan bahwa jenis dan kandungan hara yang terdapat pada beberapa kotoran ternak padat dan cair dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.

Table 1. Jenis dan kandungan zat hara pada beberapa kotoran ternak padat dan cair

Ternak dan kotorannya

Nitrogen (%) Fosfor (%) Kalium (%) Air (%)
Kuda –padat 0.55 0.30 0.40 75
Kuda –cair 1.40 0.02 1.60 90
Kerbau –padat 0.60 0.30 0.34 85
Kerbau –cair 1.00 0.15 1.50 92
Sapi –padat 0.40 0.20 0.10 85
Sapi –cair 1.00 0.50 1.50 92
Kambing –padat 0.60 0.30 0.17 60
Kambing –cair 1.50 0.13 1.80 85
Domba –padat 0.75 0.50 0.45 60
Domba –cair 1.35 0.05 2.10 85
Babi – padat 0.95 0.35 0.40 80
Babi –cair 0.40 0.10 0.45 87
Ayam –padat dan cair 1.00 0.80 0.40 55

Sumber : Lingga, 1991

 

Nutrisi organik dari hasil fermentasi sudah seimbang dalam jumlah dan komposisi unsur-unsur yang dikandung nutrisi tersebut Harahap (2003). Pada Pupuk buatan yang mengandung satu nutrisi saja bertolak belakang dengan pupuk organik yang beragam dan seimbang(Hsieh S.C dan C.F. Hsieh.(1987)

Nutrisi alami belum banyak dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat secara luas, sedangkan untuk pupuk telah lama digunakan petani. Pupuk atau nutrisi ini berasal dari kotoran hewan, seperti ayam, kambing, kerbau, kuda, babi, dan sapi. Kotoran tersebut dapat berupa padat dan cair (urine ternak) dengan kandungan zat hara yang berlainan. Pupuk kandang cair jarang digunakan, padahal kandungan haranya lebih banyak. Hal ini disebabkan untuk menampung urine ternak lebih susah repot dan secara estetika kurang baik – bau (Phrimantoro, 1995).

Fermentasi merupakan aktivitas mikroorganisme baik aerob maupun anaerob yang mampu mengubah atau mentranspormasikan senyawa kimia ke subtrat organik (Rahman,1989). Selanjutnya Winarno (1990) mengemukan bahwa fermentasi dapat terjadi karena ada aktivitas mikroorganisme penyebab fermentasi pada subtrat organik yang sesuai, proses ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan tersebut.

Joo. Y.H (1990). Melaporkan bahwa teknologi fermentasi anaerob untuk skala petani telah banyak dikembangkan, dimana hasilnya pupuk kandang dikonversikan tidak hanya dalam bentuk pupuk organik cair yang bagus tetapi juga dalam bentuk biogas yang berenergi tinggi.

Prinsip dari fermentasi anaerob ini adalah bahan limbah organik dihancurkan oleh mikroba dalam kisaran temperatur dan kondisi tertentu yaitu fermentasi anaerob. Studi tentang jenis bakteri yang respon untuk fermentasi anaerob telah dimulai sejak tahun 1892 sampai sekarang. Ada dua tipe bakteri yang terlibat yaitu bakteri fakultatif yang mengkonversi sellulola menjadi glukosa selama proses dekomposisi awal dan bakteri obligate yang respon dalam proses dekomposisi akhir dari bahan organik yang menghasilkan bahan yang sangat berguna dan alternatif energi pedesaaan.( Joo, 1990).

 

III.             PEMBAHASAN


Kebutuhan akan bahan pangan terus juga meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Dengan kemajuan teknologi beberapa produksi pertanian masih dapat ditingkatkan melalui upaya intensifikasi pertanian. Upaya intensifikasi ini juga akhir-akhir mengalami hambatan seperti semakin kecilnya subsidi pemerintah terhadap sarana produksi pertanian ( pupuk, pestisida dll).

Dengan adanya krisis ekonomi yang dialami oleh negara kita sampai sekarang, dampak ini juga dirasakan oleh para petani. Dimana daya beli masyarakat tani menjadi berkurang dan ditambahkan lagi harga pupuk dan sarana produksi lain yang semakin tinggi. Masalah ini menyebabkan petani tidak banyak menerapkan budidaya yang baik untuk meningkatkan produksinya.

Masalah lain dari pupuk buatan yang digunakan selama ini adalah menyebabkan rusaknya struktur tanah akibat pemakaian pupuk buatan yang terus menerus sehingga perkembangan akar tanaman menjadi tidak sempurna. Hal ini juga akan memberi dampak terhadap produksi tanaman yang diusahakan pada tanah yang biasa diberikan pupuk buatan. Begitu juga dari efek sarana produksi terhadap lingkungan telah banyak dirasakan oleh masyarakat petani, penggunaan pupuk buatan yang terus menerus menyebabkan ketergantungan dan lahan mereka menjadi lebih sukar untuk diolah.

Sistem budidaya secara organik kini telah menampakan hasil yang cukup signifikan pada tingkat peneliti tetapi ditingkat petani masih terbatas yang menerapkannya. Begitu juga penerapan budidaya secara hidroponik. Hidroponik adalah teknik budidaya tanaman tampa menggunakan media tanah sebagai media tumbuhnya. Sistem hidroponikpun mempunyai kelemahan dalam pembiayaan awal dan operasinya. Sehingga hidroponikpun kurang berkembang di masyarakat tani. Menurut hasil laporan Trubus (2002) sistem hidroponik sangat mahal, terutama untuk pemberian nutrisi tanamanannya (70 % biaya produksi digunakan untuk hal ini.) . Dilain pihak produksi yang rendah disebabkan beberapa hal, yaitu banyak petani yang belum menerapkan cara budidaya yang baik, seperti penggunaan pupuk yang kurang berimbang, perawatan yang kurang intensif dan salah perhitungan waktu tanam.

Tetapi sekarang dengan telah berkembangnya teknologi fermentasi masalah nutrisi pada sistem budidaya hidroponik telah memberikan harapan baru. Apalagi bahan baku yang digunakan untuk membuat nutrisi juga merupakan limbah dari peternakan, yang selama ini juga sebagai bahan buangan.

Produk utama yang dapat dimanfaatkan dari peternakan ruminansia besar dan ruminansia kecil antara lain daging, susu dan kulit yang telah terbukti mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Hasil sampingannya berupa kotoran feces yang dimanfaat sebagai pupuk organik berupa kompos juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, maka saat ini urine juga ternyata mulai menjadi komoditi berharga jika dapat dimanfaatkan dengan baik.

Oleh karena itu sebagai salah satu potensi dalam bidang peternakan, maka perlu melihat peluang-peluang dari produk-produk peternakan yang dapat dimanfaatkan. Salah satu peluang, yang dapat dimanfaatkan yaitu kotoron dan limbah urine sebagai bahan baku pembuatan pupuk cair organik. Saat ini penggunaan pupuk organik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya pertanian organik. Dengan sentuhan inovasi teknologi, limbah urine diproses (difermentasi) menjadi pupuk cair dengan kandungan hara tinggi berbahan limbah urine (biourine) sebagai nutrisi tanaman sehingga menjadikan salah satu pendapatan bagi setiap peternak.

Pemanfaatan limbah urine sebagai salah satu pupuk organik memberikan hasil yang cukup menjanjikan, sehingga peternak sudah bisa memperoleh hasil sebelum ternak itu dijual. Harga urine yang sudah diolah dan menjadi pupuk cair, berkisar antara Rp 7.000 – Rp 8.000/liter. Pemanfaatan urine ini sangat berpotensi, sehingga perlu memberdayakan peternak agar semua produk dari ternak bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan keuntungan secara ekonomis, meski awalnya perlu ada pendampingan terhadap peternak, terutama soal teknik atau cara menampung urine hingga proses pembuatan menjadi pupuk cair.

 

urine sapi (air kencing sapi) sangat bermanfaat sekali bagi petani karena urine sapi mengandung berbagai unsur hara sehingga dapat digunakan sebagai pupuk cair. Sebelum digunakan sebagai pupuk pertanian urine sapi ini sebaiknya di fermentasi terlebih dahulu.Salah satu cara memfermentasi urine sapi salah tersebut adalah:

A.  Bahan Pupuk cair

Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk cair sangatlah sederhana dan mudah di dapat. Bahan-bahan tersebut antara lain adalah:

  1. Urine sapi 20 liter
  2. Gula merah 1 kg atau tetes tebu 1 liter
  3. Segala jenis empon-empon(Lengkuas, kunyit, temu ireng, jahe, kencur, brotowali) masing-masing ½ kg
  4. Air rendaman kedelai 1 gelas atau Urea 1 sendok makan
  5. Lebih bagus jika dicampur dengan bakteri dekomposer (EM4, Simba, Mbio dll)

B.  Cara Pembuatan

  1. Urine sapi di tampung dan dimasukan ke dalam drum plastik
  2. Lengkuas, kunyit, temu ireng, jahe, kencur, brotowali, ditumbuk sampai halus kemudian dimasukkan ke dalam drum plastik, maksud penambahan bahan-bahan ini untuk menghilangkan bau urine ternak dan memberikan rasa yang tidak disukai hama.
  3. Setelah itu tetes tebu dimasukkan kedalam drum plastik, lalu dimasukkan starter dan air rendaman kedelai. Tetes tebu, air rendaman kedelai dan starter (Sacharomyces cereviceae) ini berguna untuk fermentasi dan nantinya setelah jadi pupuk cair bisa menambah jumlah mikroba menguntungkan yang ada didalam tanah.
  4. Fermentasi urine didiamkan selama 14 hari dan diaduk setiap setiap hari.
  5. Drum plastik ditutup dengan kain serbet atau kertas.
  6. Setelah 14 hari pupuk cair sudah jadi kemudian disaring dan dikemas.

Setelah pembuatan pupuk cair selesai hasilnya bagus. Urine sapi  sebelum difermentasi warnanya coklat kekuning-kuningan, baunya masih berbau urine, tetapi setelah difermentasi warnanya berubah menjadi coklat kehitam-hitaman, dan sudah tidak berbau urine. Penulis sudah mencobakan pada tanaman sayur dan bunga ternyata bagus. Tanaman sayuran dan bunga yang telah diberi pupuk cair ini menjadi lebih subur, daunnya kelihatan segar dan hijau serta ulat yang menghinggapinya hilang. Pupuk cair ini juga dapat meningkatkan keuntungan pertanian serta memberikan keuntungan bagi kita.

Cara penggunaan pupuk cair dari urine sapi ini yaitu dicampur dengan air dengan perbandingan 10% (1 urine:10 air)

  • Untuk seed treatmen benih/biji direndam selama semalam
  • Untuk bibit perendaman selama maksimal 10 menit
  • Untuk pupuk cair yang diaplikasi lewat daun gunakan 1 liter urine per tangki

 

C.  Manfaat Pupuk Cair

Pupuk organik ramah lingkungan dari limbah ternak itu bisa memutus ketergantungan petani terhadap pupuk urea atau pupuk kimia lainnya. Dengan demikian, para petani tak perlu repot memikirkan dan membeli pupuk urea, cukup tanaman dipupuk dengan menggunakan pupuk organik yang berasal dari limbah urine sapi. Pupuk organik mempunyai efek jangka panjang yang baik bagi tanah, yaitu dapat memperbaiki struktur kandungan organik tanah dan selain itu juga menghasilkan produk pertanian yang aman bagi kesehatan, sehingga pupuk organik ini dapat digunakan untuk pupuk yang ramah lingkungan. Manfaat lain yaitu:

IV.             KESIMPULAN

Dari data pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

  1. Urine sapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pupuk cair karena banyak mengandung unsur hara seperti Nitrogen yang dapat menyuburkan tanah.
  2. Kunci dalam pembuatan pupuk cair ini adalah adanya fermentasi dari mikrobia yang sengaja ditambahkan.
  3. Urine sapi  sebelum difermentasi warnanya coklat kekuning-kuningan, baunya masih berbau urine, tetapi setelah difermentasi warnanya berubah menjadi coklat kehitam-hitaman, dan sudah tidak berbau urine
  4. Manfaat pupuk cair adalah dapat memperbaiki struktur kandungan organik tanah dan selain itu juga menghasilkan produk pertanian yang aman bagi kesehatan, sehingga pupuk organik ini dapat digunakan untuk pupuk yang ramah lingkungan. Manfaat lain yaitu:

DAFTAR PUSTAKA

Admin. 2010. Pupuk Organik Dan Urine Sapi. http://www.dewanagribisnis.org /2011/09/26/pupuk-organik-dari-urine-sapi/. Diakses pada hari Rabu, 16 November 2011.

Affandi. 2008. PEMANFAATAN URINE SAPI YANG DIFERMENTASI SEBAGAI NUTRISI TANAMAN http://affandi21. xanga.com/644038359/ pemanfaatan-urine-sapi-yang-difermentasi-sebagai-nutrisi-tanaman/. Diakses pada hari Rabu, 16 November 2011.

Maspary. 2011. Cara Mudah Fermentasi Urine Sapi Untuk Pupuk Organik Cair. http://www.gerbangpertanian.com/2010/04/cara-mudah-fermentasi-urine-sapi-untuk.html. Diakses pada hari Rabu, 16 November 2011. Diakses pada hari Rabu, 16 November 2011.

PustakaIndonesia. 2011. Membuat Pupuk Dari Urine Sapi. http://hasil-indonesia.blogspot.com/2011/01/membuat-pupuk-dari-urine-sapi.html.

Ricobain. 2011. Pupuk Dari Urine Kelinci Dan Sapi. http://www.ricostrada.com/ agribisnis/pupuk-dari-urin-kelinci-dan-sapi. Diakses pada hari Rabu, 16 November 2011.

 

 

PERUNDANG-UNDANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PETERNAKAN

BAB I. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia sekarang ini mulai sadar akan kebutuhan gizi dalam  makanan  yang dikonsumsi, terutama gizi yang berasal dari hewani. Tingginya tingkat konsumsi produk olahan peternakan merupakan suatu peluang usaha tersendiri untuk di kembangkan. Bergesernya pola konsumsi masyarakat dalam mengkonsumsi produk olahan peternakan, mendorong seseorang untuk mendirikan suatu perusahaan peternakan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.

Perusahaan peternakan sendiri adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat. Sedangkan  Perusahaan di bidang Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu di kembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi ,inovasi, dan pemberdayaan dalam bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat sehingga meningkatkan daya saing dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju.

Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah di bidang penyederhanaan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya meskipun banyak alasan yang lainnya. Oleh karena itu semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan harus atau selalu diarahkan dalam pencapaian kestabilan kelangsungan hidup dan perkembangan usaha. Salah satu usaha yang ditempuh oleh perusahaan adalah dengan melakukan suatu investasi baru atau pendirian usaha baru. Pendirian usaha baru ini dilakukan oleh perusahaan karena adanya faktor peluang usaha maupun peluang pasar yang masih terbuka lebar. Dalam bidang perternakan peluang tersebut masih terbuka lebar. “Demokratisasi dalam liberalisasi yang melanda bidang politik dan ekonomi ditanah air berimbas pula  pada bisnis perunggasan. Peraturan-peraturan yang selama ini dinilai menghambat investasi dicabut semua. Kini pemerintah hanya akan memainkan peran sebagai fasilitator saja” (Trobos, 2000:5). Hal ini juga didukung oleh pernyataan Dirjen Peternakan, Dr. Drh. Sofjan Sudradjad, MS (2000:6)

“… Anggaran pemerintah untuk pembangunan peternakan sekarang semakin mengecil sehingga yang diusahakan adalah mendongkrak investasi dari swasta”. Seperti yang dinyatakan oleh Darmono, (1993) bahwa kebutuhan daging yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia semakin meningkat tiap tahun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, kesejahteraan dan kesadaran akan pentingnya gizi bagi pertumbuhan dan kesehatan. Penyediaan daging sapi semakin menurun setiap saat, karena populasi ternak sapi masih relatif rendah.

Menurut Fadilah 2006, Setiap usaha, baik pembibitan maupun komersial, harus memilki izin usaha, jenjang perizinan di tingkat pemerintah disesuaikan dengan skala usaha ayam tersebut. Tahapan proses perizinan dimulai dari surat persetujuan lingkungan masyarakat sekitar usaha rekomandasi dari desa. izin prinsip dari pemerintah kota / kabupaten izin mendirikan bangunan. Surat izin usaha dan surat izin gangguan atau HO. Izin itu di ajukan kepada gubernur, wali kota, atau bupati di lokasi usaha ayam yang akan di bangun. Insan (2009), menyatakan bahwa lokasi yang ideal untuk membangun kandang adalah daerah yang letaknya cukup jauh dari pemukiman penduduk tetapi mudah dicapai oleh kendaraan. Kandang harus terpisah dari rumah tinggal dengan jarak minimal 10 meter dan sinar matahari harus dapat menembus pelataran kandang serta dekat dengan lahan pertanian. Pembuatannya dapat dilakukan secara berkelompok di tengah sawah atau ladang. Lingkungan disekitar usaha peternakan adalah salah satu faktor terpenting dalam usaha dan menjadi jaminan kesuksesan usaha tersebut. Pendekatan terhadap lngkungan masyarakat sangat penting sehingga bisa mendukung usaha peternakan ayam dan memberikan izin memberikan usaha ayam yang baik. Untuk ayam pembibitan maupun ayam broiler komersial. Pemberian izin masyarakat di lingkungan calon lokasi peternakan merupakan awal dari proses perizinan berikutnya. (Fadila, 2006).

                                                           BAB III. PEMBAHASAN

Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.

Perusahaan di bidang Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan. Yang telah di tetapkan dalan rancangan Undang-Undang  nomor 1 ayat 15 tahun 2009

“ perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan yang bukan badan hukum, yang di dirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan criteria dan skala tertentu”

sedangkan usaha dalam bidang peternakan adalah segala sesuatu yang di hasilkan (produk) dan jasa penunjang usaha budidaya ternak. Yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 1 ayat 16 tahun 2009

“ usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak”

Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 29 ayat 1 tentang

“ budidaya ternak dapat di lakukan oleh peternak, perusahaan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus “

Jenis ternak dan atau jumlah ternak tertentu merupakan syarat  dalam pendirian suatu perusahaan peternakan melebihi ketetapandalam persetujuan prinsip akan mempengaruhi dalam pembuatan izin usaya. Sedangkan jenis dan usaha ternak di bawah skala usaha usaha tertentu di berikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.  Yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 29 ayat 2 tahun 2009.

“ peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu di berikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota”

Dan Undang-Undang no 29 ayat 3,

“perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota”

Dalam suatu pendirian perusahaan peternakan wajib adanya izin usaha.

Pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi aparatur yang bertugas dibidang pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha peternakan di Kabupaten / Kota dengan tujuan untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha dibidang peternakan.

Setiap Perusahaan Peternakan yang dalam skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 keputusan ini wajib memenuhi ketentuan di bidang perizinan usaha yang meliputi :

A. Persetujuan Prinsip

a. Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dana administrasi termasuk periinan terkait antaralain Izin Lokasi /HG /sesuai dengan ketentuan yang berlaku ,Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO ,Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan(UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan dengan menggunakan Formulir ModelIUPm-I.

c.  Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-  lambatnya dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip dengan menggunakan FormuliUPm-I.1 atau menolaknya dengan Formulir ModelIUPi-II.

d.  Persetujuan Prinsip dapat diubah satukali berdasarkan permohonan pihak pemohon dengan menggunakan Formulir ModelIUPiI.1.2serta mengikuti ketentuan pada huruf ”c” diatas.

e. Persetujuan atau penolakan permohonan terhadap Persetujuan Prinsip diberikan dengan menggunakan Formulir ModelIUPi-I atau ModelIUPi-II.

f. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun.

g. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip ,Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap6(enam) bulan sekali dengan menggunakan Formulir ModelIUPm-III kepada Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

B. Pemberian Izin Usaha

a. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya.

b. Untuk memperoleh Izin Usaha Permohonan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu.

c. Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahaya.

C.  Permohonan Izin Usaha Peternakan

a. Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.

b. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.

d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf ”c” tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

e. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf ”c” atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf ”d” yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengeluarkan Izin Usaha Peternakan dengan menggunakan formulir Model IUPi-IV atau menundanya dengan menggunakan formulir Model IUPi-II;

f. Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf ”e” dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :

a) Persetujuan Prinsip; dan atau

b) Good Farming Practice; dan atau

c) Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

g. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf ”f” Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima surat penundaan;

h. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf ”g” tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak dengan menggunakan formulir Model IUPi-II.

i. Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf ”h”, maka Izin Usaha Peternakan diberikan dengan menggunakan formulir model IUPi-IV.1.

j.  Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf ”h” dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip

k. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf ”j” oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.

D.  Izin Perluasan Usaha

a. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha.

b. Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan secara mutates mutandis berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.

c. Persetujuan perluasan tersebut pada huruf ”a”  tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang  menambah jumlah ternak tidak melebihi  30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.

d. Dalam hal perluasan tersebut pada huruf ”b” disetujui, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan dengan menggunakan formulir modelIUPi-IV.2.

Izin usaha peternakan yang tercantum dalam Undang-Undang no 29 ayat 4 tahun 2009

“ peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak menggangu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh menteri”

Sedangkan pemerintah sendiri wajib melindungi suatu usaha peternakan dalam negeri dari persaingan dagang yang tidak sehat yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 29 ayat 5 tahun 2009.

“ pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelakunya”

Dapat di jelaskan dalam Undang-Undang no 60 ayat 1 tentang

“setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor control veteriner kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang di tetapkan oleh menteri”

Yang di maksud dengan “nomor control veteriner” adalah nomor regristrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah terpenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh Negara kesatuan republic Indonesia atau memasukan dari dalam wilayah Negara kesatuan repoblik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara kesatuan republik Indonesia wajib memiliki NVK.

Tahapan-tahapan dalam mendirikan suatu usaha secara umum adalah sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan rekomendasi kepada walikota/bupati dengan syarat-syarat di bawah ini.

Mengisi formulir surat rekomendasi yang ditujukan untuk walikota/bupati setempat. Dalam formulir surat rekomendasi tersebut, terdapat beberapa data yang harus diisi yaitu sebagai berikut.

· Data pemohon meliputi nama, pekerjaan dan alamat calon pemilik usaha.

· Data tanah meliputi luas tanah (dalam m2), lokasi (kelurahan dan kecamatan), alamat, jenis tanah (darat/sawah), status tanah (tanah sertifikat/akta jual beli/sewa/kontrak), kondisi fisik (tanah kosong/ada bangunan) serta kondisi tanah tersebut saat ini (sudah/belum dibangun).

Kelengkapan-kelengkapan lainnya, meliputi hal-hal di bawah ini.

· Foto kopi KTP

· Foto kopi tanda lunas PBB

· Foto kopi NPWP

· Jika berbadan usaha melampirkan Akte Pendirian Perusahaan

· Bukti kepemilikan tanah

· Gambar situasi

· IMB yang sudah ada bangunan/IMB lama

· Surat ijin tetangga diatas segel Rp. 6000 diketahui Lurah dan Camat

· Surat kuasa apabila dikuasakan diatas materai Rp. 6000

2. Mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan cara mengisi formulir surat Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada walikota/bupati dengan Cq. Kepala dinas permukiman, disertai dengan persyaratan dokumen yang diperlukan

3. Mengajukan Permohonan Izin Gangguan

4. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan teknis

5. Membuat Tanda Daftar Industri (TDI).

Setelah calon pemilik usaha memenuhi syarat-syarat tersebut, maka selanjutnya adalah calon pemilik mengajukan seluruh syarat permohonan pendirian usaha ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Selain tentang perizinan untuk mendirikan suatu perusahaan peternakan perlu di perhatiakan juga tata ruang dan lokasi dalam penentuan suatu perusahaan peternakan.

  1. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan. Seperti yang di sebutkan dala Undang-Undang  no5 ayat 1

“penyediaan lahan sebagai mana di maksud dalam pasal 4 di masukan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

“Dimana untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan di perlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan”  Undang-Undang nomor 4.

Yang di maksud dengan lahan yang memenuhi persyaratan teknis adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak antara lain ,tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri pathogen yang membahayakan ternak.

2.   Air

Dimana air adalah sumber utama kehidupan makhuk hidup dan merupakan persyaratan umum dalam pendirian perusahaan peternakan. Tercantum dalam Undang-Undang no 7 ayat 1

“air yang di gunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukanya”

Dan ayat 2

“apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan , kebutuhan air untuk hewan perlu di prioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi”

Ketentuan persyaratan baku mutu air di maksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang di budidayakan , serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

3. Sumber Daya Genetik

Sumber daya genetic merupakan hal yang paling utama dalam pendirian suatu usaha peternakan yang tercantum dalam Undang-Undang peternakan pasal 8 ayat 3 “ sumber daya genetic di kelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarianya”

4.   Benih, bibit dan bakalan

Benih, bibit dan bakalan merupakan sumber utama dalam suatu pendirian perusahaan peternakan yang tercantum daam Undang-Undang peternakan pasal 13 ayat 2 “ pemeintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih,bibit dan/atau bakalan “

5.   Pakan

Pasal 19 ayat 1 “ setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya “

Yang di maksud pakan meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhab pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan dan bahan lain yang dapat di gunakan sebagai pakan ternak.

6.   Panen, Pasca panen , Pemasaran, dan Industri pengolahan hasil peternakan.

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 34 ayat 1 “peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi”

Bab XII

Sanksi administrative

Pasal 85

(1)   Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pasal 11 ayat (1), pasal 13 ayat (4), pasal 15 ayat (3), pasal 18 ayat (2), pasal 19 ayat (1), pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), pasal 23, pasal 24 ayat (2), pasal 25 ayat (1) ,pasal 29 ayat (3), pasal 42 ayat (5), pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1) atau ayat (3), pasal 50 ayat (3), pasal 51 ayat (2), pasal 52 ayat (1), pasal 54 ayat ( 3), pasal 58 ayat (5), pasal 59 ayat (2), pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), pasal 69 ayat (2), dan pasal 72 ayat (1)dikenai sanksi administrative.

(2)   Sanksi administrative sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dapat berupa;

  1. Peringatan secara tertulis.
  2. Penghentian sementara dari kegiatan ,produksi, dan/atau peredaran.
  3. Pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan,alat dan mesin,atau produk hewan dari peredaran.
  4. Pencabutan izin; atau
  5. Pengenaan denda.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d di atur dengan peraturan pemerintah.

(4)   Besarnya denda sebagaimana yang di maksud pada huruf e di kenakan kepada setiap orang yang ;

  1. Menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
  2. Menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;dan
  3. Melanggar selain sebagaimana di maksud pada huruf  a dan huruf  b paling sedikit Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) dan paling banyak  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5)   Besarnya denda sebagaimana di maksud pada ayat (4) di tambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut jika pelanggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh pejabat yang berwenag atau korporasi.

Pasal 89

(2)   setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukan hewan, produk hewan , atau media pembawa penyakit hewan lainya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular sebagaimana di maksud dalam pasal 46 ayat (5), pasal 59 ayat (5), dan 60 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

BAB IV. KESIMPULAN

  1. Undang-Undang pasal 1 ayat (15)

“ perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan yang bukan badan hukum, yang di dirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan criteria dan skala tertentu”

  1. Dari rancangan Undang-Undang tahun 2009 bahwa pendirian perusahaan peternakan sudah di atur dalam Undang-Undang nomor 29 ayat 4

“peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak menggangu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh menteri”

  1. Persyaratan pendirian persahaan peternakan adalah adanya izin usaha, lahan atau lokasi dan air yang tercantum pada Undang-Undang pasal 4;

“ untuk menjamin terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan di perlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan”

Undang-Undang pasal 7 ayat (1)

“ air yang di gumnakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukanya”

  1. Tindakan pidana yang melanggar pasal-pasal mengenai pendirian perusahaan peternakan telah di sebutkan dalam pasal 85 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan pasal 89 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Studi kelayakan pendirian usaha peternakan http://skripsi-ilmiah .blogspot.com/2011/02/analisa-kelayakan-rencana-pendirian.html diakses pada 03 September 2011 pukul 20.45

Anonim, peluang pendirian usaha peternakan http://gallery4lrozz.wordpress.com/2011/04/06/laporan-peternakan-pt-ciomas-bab-ii-dan-iii/  diakses pada 03 September 2011 pukul 21.10 WIB.

Anonim, Teori pendiririan Usaha peternakan http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Qi5JDiUIAlMJ:www.digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/44141504200910551.rtf+teori+pendirian+usaha+peternakan&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a/ diakses pada 03 September 2011 pukul 20.35 WIB.

Fadillah. R, 2006. Sukses Berternak Ayam Broiler. PT.Agromedia Pustaka:. Ciganjur.

SNSD/Girl’s Generations Biodata

 

  

 

 

Girls’ Generation adalah grup penyanyi perempuan asal Korea Selatan yang dibentuk oleh SM Entertainment pada tahun 2007. Mereka terdiri dari sembilan anggota: Taeyeon, Jessica, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona, dan Seohyun.

Penggemar sering menyebut mereka sebagai SNSD, singkatan dari nama grup ini dalam bahasa Korea, “So Nyeo Shi Dae“. Klub penggemar resmi Girls’ Generation bernama S♡NE (소원) yang diambil dari judul lagu dalam album pertama mereka.

Pembentukan Girls’ Generation diumumkan pada 16 Juli 2007. Pada awalnya, mereka diberi nama Super Girl, versi wanita dari Super Junior, disertai pengumuman resmi profil masing-masing anggota. Sebelum menjadi anggota Girls’ Generation, mereka sudah dilatih sebagai penari dan penyanyi profesional. Sebagian di antaranya sudah dilatih di bidang akting dan modeling, serta berpengalaman menjadi model iklan di televisi dan majalah. Mulai tahun 2007 hingga sekarang, SNSD telah menghasilkan 4 album dan tiga album mini. Singel hits mereka pada tahun 2009, “Gee” menduduki posisi no. 1 di tangga lagu program musik Music Bank di KBS selama sembilan minggu berturut-turut, menjadikannya pemegang rekor sebagai lagu yang paling lama berada di posisi no. 1 tangga lagu tersebut.[1] Mereka juga memenangi berbagai macam penghargaan di tahun 2009 dan 2010, termasuk penghargaan Artis of The Year (Daesang) di Seoul Music Awards, Golden Disk Awards, Melon Music Awards, dan Korean Cultural Entertainment Awards.

  

  

Girls’ Generation memulai debutnya di kancah musik Jepang pada tahun 2010 di bawah naungan label Nayutawave Records, bagian dari Universal Music, dengan merilis versi bahasa Jepang dari lagu hits mereka “Tell Me Your Wish (Genie)” dan “Gee“.

Anggota

Nama panggung

Nama lahir

Tanggal lahir

Taeyeon
(태연)

Kim Tae-yeon
(김태연)

9 Maret 1989 (umur 22)

Jessica
(제시카)

Jessica Jung
(제시카 정)

18 April 1989 (umur 22)

Sunny
(써니)

Lee Soon-kyu
(이순규)

15 Mei 1989 (umur 22)

Tiffany
(티파니)

Stephanie Hwang
(스테파니 황)

1 Agustus 1989 (umur 22)

Hyoyeon
(효연)

Kim Hyo-yeon
(김효연)

22 September 1989 (umur 22)

Yuri
(유리)

Kwon Yu-ri
(권유리)

5 Desember 1989 (umur 21)

Sooyoung
(수영)

Choi Soo-young
(최수영)

10 Februari 1990 (umur 21)

Yoona
(윤아)

Im Yoon-ah
(임윤아)

30 Mei 1990 (umur 21)

Seohyun
(서현)

Seo Joo-hyun
(서주현)

28 Juni 1991 (umur 20)

PERUNDANG-UNDANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG OBAT HEWAN

BAB I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam didalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem didalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. di Indonesia sendiri satwa-satwa tersebut sudah sangat langka untuk ditemui di habitat aslinya. Satwa-satwa langka tersebut diantaranya yang sudah jarang ditemui di tempat aslinya, seperti harimau Sumatera, badak bercula satu, anoa, burung cendrawasih, gajah Sumatera, harimau Jawa, dan masih banyak lagi satwa-satwa yang hidup didaratan, perairan, dan diudara yang terancam punah dan ternak yang banyak di kembangkan untuk kepentingan manusia seperti untuk dimanfaatkan  daging, susu, telur dan hasil ikutannya.

Banyaknya satwa dan binatang ternak yang ada di Indonesia yang sangat beragam sehingga sangat penting perundang-undangan kesehatan dan obat hewan sangat berkaitan kelangsungan hidup satwa yang utama selain ketersediaan pakan yang berkualitas. Perudang-undangan tentang obat hewan berkaitan erat deangan:

a.   bahwa untuk lebih meningkatkan kesehatan dan produksi peternakan diperlukan tersedianya obat hewan yang memadai baik dari segi jumlah maupun mutu dalam pembuatan, penyediaan, dan peredaran;

b.   bahwa dengan kemajuan teknologi di bidang obat hewan, dewasa ini banyak ditemukan jenis obat hewan yang baru yang pengaturannya belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah <REFR DOCNM=”73pp017″>Nomor 17 Tahun 1973</REFR> tentang Pembuatan, Peredaran, Persediaan, Pemakaian Vaksin, Sera, dan Bahan-bahan Diagnostika untuk Hewan;

c.   bahwa schubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai obat hewan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang obat hewan diharapkan dapat memudahkan dalam pelaksanaan dan pengadaan obat hewan yang akan menunjang meningkatkan produk ternak dan menjaga kelestarian satwa yang ada di Indonesia.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pencegahan penularan penyakit yang paling efektif adalah dengan membersihkan kandang, peralatan dan sapi hewan itu sendiri.Kandang harus bersih dari sisa-sisa kotoran, urine dan sisa-sisa pakan. Selain itu, bersihkan kandang dengan desinfektan untuk mencegah bibit penyakit semakan berkembang dan menulari ternak lain(Samsul Fikar dan Dadi Ruhyadi,2010)

Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premix, dan sediaan alami. Dalam pembuatanya proses kegiatan pengolahandilakukan dengan pencampuran dan pengubahan bentuk bahan baku obat hewan menjadi obat hewan. Obat hewan yang telah jadi kemudian di distribusikan kemasyarakan melalui pelaku kesehatan hewan seperti materi hewan doctor hewan dan inseminator.proses kegiatan pengadaan obat-obatan badan usaha milik Negara atau milik daerah, swasta atau koperasi. Semua ini dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan hewanuntuk berproduksi dan berkembang biak(Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2009).

BAB III. PEMBAHASAN

Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, pembangunan di bidang peternakan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai salah satu usaha menyediakan sumber protein hewani di bidang pangan. Untuk dapat menyediakan sumber protein hewani yang baik dari segi jumlah maupun mutu diperlukan usaha peningkatan produksi peternakan. Usaha peningkatan produksi peternakan tidak dapat dipisahkan dari usaha peningkatan kesehatan hewan. Disamping ketergantungan pada faktor‑faktor lain, penyediaan obat hewan yang memadai baik ditinjau dari segi jumlah dan mutu merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan di bidang kesehatan hewan.

Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premix, dan sediaan alami. Dalam pembuatanya proses kegiatan pengolahandilakukan dengan pencampuran dan pengubahan bentuk bahan baku obat hewan menjadi obat hewan. Obat hewan yang telah jadi kemudian di distribusikan kemasyarakatan melalui pelaku kesehatan hewan seperti materi hewan doktor hewan dan inseminator.proses kegiatan pengadaan obat-obatan badan usaha milik Negara atau milik daerah, swasta atau koperasi. Semua ini dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan hewan untuk berproduksi dan berkembang biak.

Klasifikasi obat hewan cukup banyak, dalam perundang-undangan obat hewan di digolongkan dalam sediaan biologik, farmasetik dan premix dan alami.

1)      Sediaan biologik terdiri antara lain vaksin, serta (anti sera) dan bahan diagnostika biologik. Vaksin adalah sediaan biologik yang digunakan untuk menimbulkan kekebalan terhadap satu penyakit hewan. Sedangkan Sera (anti sera) adalah sediaan biologik berupa serum darah yang mengandung zat kebal berasal dari hewan dipergunakan untuk mencegah, menyembuhkan atau mendiagnosa penyakit pada hewan yang disebabkan oleh bakteri, virus atau jasad renik lainnya dengan maksud untuk meniadakan daya toksinnya. Dan bahan diagnostika biologik adalah sediaan biologik yang digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit pada hewan.

2)      Sediaan farmasetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi antara lain vitamin, hormon, antibiotika dan kemoterapetika lainnya, obat antihistaminika, antipiretika, anestetika yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

3)      Sediaan premiks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi imbuhan makanan hewan dan pelengkap makanan hewan yang dicampurkan pada makanan hewan atau minuman hewan. Yang dimaksud pelengkap makanan hewan (feed supplement) adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam makanan hewan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan melalui pemberian bersama makanan hewan, misalnya vitamin, mineral dan asam amino. Yang dimaksud imbuhan makanan hewan (feed additive) adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat pada makanan hewan dan tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan. Suatu zat baru dapat dipergunakan sebagai feed additive setelah melalui pengkajian ilmiah, misalnya antibiotika tertentu, antara lain basitrasina, virginiamisina dan flavomisina.

4)      Sediaan alami adalah golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia (dalam negeri) maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintesis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empiris (hasil pengalaman atau percobaan sendiri).

Setelah obat di klasifikasikan berdasarkan golongannya ditentukan juga beberapa tujuan pengobatan seperti di bawah ini:

1)      Menetapkan diagnosa, mencegah, menyembuhkan dan memberantas penyakit hewan; Diagnosa adalah semua kegiatan baik individu maupun kelompok, di lapangan maupun di laboratorium dalam upaya menentukan jenis atau penyebab suatu penyakit hewan. Mencegah penyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya kasus penyakit hewan. Menyembuhkan adalah semua tindakan.yang dilaksanakan dengan cara pemberian obat hewan untuk mengembalikan kondisi fisiologi hewan menjadi normal. Sedangkan fisiologi adalah suatu keadaan dimana semua organ tubuh hewan dapat berfungsi seimbang. Memberantas penyakit hewan adalah semua tindakan untuk menghilangkan timbulnya atau terjadinya, berjangkitnya dan menjalarnya kasus penyakit hewan.

2)      Mengurangi dan menghilangkan gejala penyakit hewan;

3)      Membantu menenangkan, memati-rasakan, etanasia, dan merangsang hewan;

Etanasia adalah suatu upaya seorang dokter hewan untuk meringankan penderitaan hewan sakit yang tidak dapat disembuhkan, dengan cara membunuhnya

4)      Menghilangkan kelainan atau memperelok tubuh hewan;

5)      Memacu perbaikan mutu dan produksi hasil hewan;

6)      Memperbaiki reproduksi hewan. Yang dimaksud dengan reproduksi hewan adalah perkembang‑biakan hewan. Memperbaiki reproduksi hewan berarti memperbaiki berbagai faktor yang mempengaruhi perkembang‑biakan hewan. Contoh : menekan penyakit kemajiran, menanggulangi penyakit alat perkembang‑biakan hewan besar.

Perkembangan yang sangat pesat di bidang peternakan pada umumnya dan kesehatan hewan pada khususnya perlu diimbangi dengan perkembangan di bidang obat hewan dengan tingkat yang sejajar. Pesatnya dengan perkembangan di bidang kesehatan hewan tersebut di atas, perlu diimbangi pula dengan pembinaan dan pengaturan sebaik‑baiknya terhadap kegiatan pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaiannya.

Semua itu telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan pada pasal 1, sebagai berikut:

1.   Obat hewan adalah obat yang khusus dipakai untuk hewan.

2.   Pembuatan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran dan pengubahan bentuk bahan baku obat hewan menjadi obat hewan. Dalam pengertian kegiatan pengolahan, pencampuran dan pengubahan bentuk dapat bersifat kumulatif maupun masing‑masing berdiri sendiri yang diikuti dengan kegiatan pengisian dan pengemasan. Pengertian bahan baku obat hewan pada umumnya adalah semua bahan atau zat kimia yang berupa bahan aktif, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan untuk membuat obat hewan. Namun demikian ada bahan baku sebagai bahan aktif yang dalam keadaan belum/tidak dicampur dengan bahan lain merupakan obat hewan, apabila telah dikemas dan diberi penandaan “obat hanya untuk hewa.

3.   Penyediaan adalah proses kegiatan pengadaan dan/atau pemilikan dan/atau penguasaan dan/atau penyimpanan obat hewan disuatu tempat atau ruangan dengan maksud untuk diedarkan. Pengertian pengadaan meliputi produksi dalam negeri maupun impor.

4.   Peredaran adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan penyerahan obat hewan.

5.   Badan Usaha adalah badan usaha milik Negara atau milik daerah, swasta atau koperasi.

6.   Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Kesehatan Hewan.

Pengaturan itupun harus jelas seperti siapa saja yang berhak menyediakan bahan baku, membuat sampai yang mendistribusikannya.Seperti peredaran obat hewan, dulu pendistribusian obat dilakukan oleh dokter hewan karena merupakan keahlian khusus dibidang kesehatan hewan, pencegahan dan pengobatannya namun sekarang telah banyak kasus mal praktik seperti manteri manusia yang ikut andil dalam pengobatan hewan. Demi berkembang pesatnya peternakan dan pemuliaan hewan pemerintah melakuakan sertifikasi kepada lulusan dokter hewan yang ingin melakuakan praktek di lapangan yang bertujuan menghidari mal praktik yang akan merugikan banyak orang. Ada pula penyalahgunaan dalam pelaksanaan pemotongan hewan bawasannya yang dapat dipotong adalah ternak jantan atau betina afkir dan bila dilakukan pemotongan ternak betina produktif akan di kenakan dendan sesuai dengan perstursn pemerintah dibawah ini.

Hal seprti ini telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 51 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga              kesehatanhewan dibawah pengawasan dokter hewan,

3)    Setiap orang dilarang mengunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk dikonsumsi manusia.

Pada kasus ini siapa saja yang melakukan penditribusian obat hewan bukan merupakan dokter hewan, manteri, Veteriner dan inseminator dilarang melakukan pengunaan obat hewan termasuk di dalamnya pendistribusian. Dan sanksi yang diberikan untuk orang yang melakukan pelangaran berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi Pasal 51 ayat 2 dalah sebagai berikut:

1)      Peringatan secara tertulis

2)      Penghentian sementara dari kegiatan kproduksi, dan atau peredaran.

3)      Pencabutan nomor pendaftarandan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin atau produksi hewandari peredaran.

4)      Pencabutan izin

5)      Pengenaan denda, dikenakan pada setiap orang yang:

  1. Penyembelihan hewan ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000 dan paling banyak 5.000.000,.
  2. Menyembelih ternak ruminansia besar yang masih produktif paling sedikit Rp5.000.000-25.000.000,.
  3. Pelangaran selain diatas seperti penyalahgunaan obat hewan mendapatkan denda Rp 5.000.000-500.000.000,.

Sedangkan ketentuan pidana pasal 51 ayat 3 sebagai berikut: Setiap orang yang mengunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksutkan pasal 51 ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan 3 bulan-6 bulan dan/atau denda antara Rp50.000.000-500.000.000, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Pemerintah Republik Indonesia pelakukan pengawasan terhadap semua kegiatan dengan tujuan meminimalkan penyalahgunaan dan penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan banyak pihah. Pengawasan terhadap pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan dilakukan secara berkala oleh Dilakukan oleh Dokter Hewan Pengawas Obat Hewan. pengawasan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pejabat pengawas obat hewan berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dipenuhinya ketentuan perizinan usaha pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan. Dan melakukan pemeriksaan terhadap cara pembuatan obat hewan yang baik; Yang dimaksud dengan cara pembuatan obat hewan yang baik (good manufacturing practices) adalah sistem yang berkaitan dengan pembuatan obat hewan(Anonimus, 2009).

Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam pengawasan adalah:

a. Dokter Hewan pengawas obat hewan mendatangi tempat peredaran obat hewan
b. Dokter Hewan pengawas obat hewan memasuki halaman, semua ruangan dan tempat lain yang dipergunakan dalam penjualan obat hewan
c. Mengadakan pemeriksaan dokumen
d. Melakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang digunakan, tempat penyimpanan, jenis & jumlah obat dan kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Memeriksa dan atau mengambil contoh obat hewan untuk diperiksa mutunya.
f Melakukan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan peredaran obat hewan.

KESIMPULAN

 

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari makala perundang-undangan tentang Obat Hewan adalah sebagai berikut:

1)      Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan dan klasifikasi obat hewan cukup banyak, dalam perundang-undangan obat hewan di Obat hewan digolongkan dalam sediaan biologik, farmasetik dan premix dan alami.

2)      berdasarkan tujuan pengobatan dibedakan sebagai berikut: Mencegah, menyembuhkan dan memberantas penyakit hewan mengurangi dan menghilangkan gejala penyakit hewan, membantu menenangkan, menghilangkan kelainan atau memperelok tubuh hewan, memacu perbaikan mutu dan produksi hasil hewan dan memperbaiki reproduksi hewan.

3)      Semua jenis  kegiatan pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaiannya obat hewan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan sampai ke sangsi administrasi dan pidana.

4)      Pemerintah Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan obat hewan, baik pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan dilakukan secara berkala oleh Dilakukan oleh Dokter Hewan Pengawas Obat Hewan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Anonimus,2009,http://www.lembatakab.go.id/html/Protap%202009/DINAS%20PERTANIAN%20DAN%20KEHUTANAN/X.html

Anonimus,2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan, Bandung: Fokusmedia, 2009

drh Fikar Samsul dan Ruhyadi Dadi,2010, Berternak dan Bisnis Sapi Potong, Jakarta:    Agromedia Pustaka.

PERUNDANG-UNDANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG KARANTINA HEWAN

BAB 1. PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumberdaya alam hayati berupa anekaragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Sumberdaya alam hayati tersebut merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tanah air Indonesia atau sebagian pulau-pulau di Indonesia masih bebas dari berbagai hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi untuk merusak kelestarian sumberdaya alam hayati. Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan meningkatnya lalu lintas hewan antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumberdaya alam hayati. Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan ke wilayah negara Republik Indonesia mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, di perlukan tindakan karantina.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan upaya pencegahan tersebarnya hama dan penyakit, pemerintah telah mengambil langkah-langkah di bidang karantina hewan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.  Tujuan

Penulisan makalah tentang  Karantina Hewan dengan maksud dan tujuan agar  Penulis serta pembaca mengerti pentingnya karantina hewan dan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan pedoman teknis dalam pelaksanaan Karantina Hewan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Karantina hewan adalah tempat pengasingan dari atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Tugas karantina hewan adalah Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah Negara Republik Indonesia. Fungsi-Fungsi karantina hewan adalah Tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran, Pengembangan teknik dan metode tindakan karantina hewan, Pemetaan daerah sebar hama dan penyakit hewan karantina, Pembuatan koleksi hama dan penyakit hewan karantina, Pengumpulan dan pengolahan data tindakan karantian hewan, Urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Karantina Hewan dan Pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas hewan dan produk hewan.

Persyaratan Umum Karantina Hewan

  1. Dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan/Sanitasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asal/daerah asal.
  2. Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
  3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

(Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, 2009)

Prosedur Impor

  1. Melaporkan rencana pemasukan kepada petugas karantina hewan di bandara/pelabuhan pemasukan dengan mengajukan permohonan periksa 2 hari sebelum pemasukan.
  2. Diserahkan kepada petugas karantina setibanya di bandara/pelabuhan pemasukan untuk keperluan tindak karantina sesuai dengan peraturan perundangan karantina.

Persyaratan Impor

  1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
  2. Surat keterangan asal (COO) bagi media yang tergolong benda lain yang diterbitkan oleh perusahaan tempat pengolahan di daerah asal.
  3. Surat persetujuan pemasukan (SPP) dari Direktorat Jendral Peternakan.
  4. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
  5. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina.
  6. Surat angkut satwa (CITES) bagi media yang tergolong hewan liar yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara asal.

(pudjiatmoko, 2009)

Sejarah penetapan undang-undang karantina :

  1. Tahun 1877, dicetuskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan   karantina (tumbuhan), yakni Ordonasi 19 Desember 1877 (Staatsblad No. 262) tentang larangan pemasukan tanaman kopi dan biji kopi dari Srilanka.
  2. Tahun 1914, sebagai tindakan lanjut dari Ordonasi 28 Januari 1914 (Staatsblad No. 161) penyelenggaraan kegiatan perkarantinaan secara institusional di Indonesia secara nyata baru dimulai oleh sebuah organisasi pemerintah bernama Instituut voor Plantenzekten en Cultures (Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya).
  3. Tahun 1930, pelaksanaan kegiatan operasional karantina di pelabuhan-pelabuhan diawasi secara sentral oleh Direktur Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya, serta ditetapkan seorang pegawai Balai yang kemudian diberi pangkat sebagai Plantenziektenkundigeambtenaar (pegawai ahli penyakit tanaman).
  4. Tahun 1939, dinas karantina tumbuh-tumbuhan (Planttenquarantine Dienst) menjadi salah satu dari 3 seksi dari Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman (Instituut voor Plantenziekten).
  5. Tahun 1957, dengan Keputusan Menteri Pertanian, dinas tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Bagian.
  6. Tahun 1961, BPHT diganti namanya menjadi LPHT (Lembaga Penelitian Hama dan Penyakit Tanaman) yang merupakan salah satu dari 28 lembaga penelitian di bawah Jawatan Penelitian Pertanian.
  7. Tahun 1966, dalam reorganisasi dinas karantina tumbuhan tidak lagi ditampung dalam organisasi Lembaga Pusat Penelitian Pertanian (LP3) yang merupakan penjelmaan LPHT. Kemudian Karantina menjadi salah satu Bagian di dalam Biro Hubungan Luar Negeri Sekretaris Jenderal.
  8. Tahun 1969, status organisasi karantina tumbuhan diubah kembali dengan ditetapkannya Direktorat Karantina Tumbuh-tumbuhan yang secara operasional berada di bawah Menteri Pertanian dan secara administratif di bawah Sekretaris Jenderal. Dengan status “direktorat” tersebut, status organisasi karantina tumbuhan meningkat dari eselon III menjadi eselon II.
  9. Tahun 1974, organisasi karantina diintegrasikan dalam wadah Pusat Karantina Pertanian di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
  10. Tahun 1980, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 453 dan No. 861 tahun 1980, organisasi Pusat Karantina Pertanian (yang notabene baru diisi karantina tumbuhan ex Direktorat Karantina Tumbuhan), mempunyai rentang kendali manajemen yang luas. Pusat Karantina Pertanian pada masa itu terdiri dari 5 balai (eselon III), 14 Stasiun (eselon IV), 38 Pos (eselon V) dan 105 Wilayah Kerja (non structural) yang tersebar di seluruh Indonesia.
  11. Tahun 1983, pusat Karantina Pertanian dialihkan kembali dari Badan Litbang Pertanian ke Sekretariat Jenderal dengan pembinaan operational langsung di bawah Menteri Pertanian. Namun kali ini kedua unsur karantina (hewan dan tumbuhan) benar-benar diintegrasikan.
  12. Tahun 1985, direktorat Jenderal Peternakan menyerahkan pembinaan unit karantina hewan, sedangkan Badan Litbang Pertanian menyerahkan pembinaan unit karantina tumbuhan, masing-masing kepada Sekretariat Jenderal.
  13. Tahun 2001, terbentuklah Badan Karantina Pertanian, organisasi Eselon I di Departemen Pertanian melalui Keppres No. 58 tahun 2001.

(Anonim, 2010)

BAB III PEMBAHASAN

Indonesia masih bebas dari beberapa jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK). Karena itu, kondisi tersebut harus senantiasa dijaga jangan sampai HPHK masuk dan tersebar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Upaya untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dilakukan melalui tindakan karantina hewan. Upaya untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dilakukan melalui tindakan karantina hewan. Ini adalah bentuk peran Badan Karantina Pertanian (Baranta) dalam mewujudkan swasembada daging tahun 2014. Karena serangan HPHK ini akan dapat mengancam keberhasilan produksi atau swasembada daging.

Daging merupakan sumber protein yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik. Namun, saat ini Indonesia masih belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan konsumsi daging masyarakatnya, sehingga masih diperlukan importasi daging dari luar negeri. Importasi daging harus dilakukan secara bijaksana agar kepentingan nasional dapat tetap dijaga. Salah satu hal yang dapat merugikan kepentingan nasional, apabila importasi daging tidak dilakukan dengan baik.

Masalah karantina hewan di jelaskan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pada tanggal 8 Juni 1992 penyelenggaraan kegiatan karantina hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia telah mempunyai landasan hukum baru yang lengkap dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Sebagaimana umumnya suatu Undang-undang, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan yang lebih operasional dalam suatu Peraturan Pemerintah yang lebih spesifik sifatnya, khusus mengatur mengenai pelaksanaan karantina hewan.

Ada dua masalah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 yang secara tegas diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yaitu masalah jasa karantina dan masalah transit alat angkut yang mengangkut media pembawa. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mengatur lebih lanjut masalah-masalah lain di luar kedua masalah tersebut dalam suatu Peraturan Pemerintah, mengingat masalah yang akan diatur mempunyai implikasi yang luas terhadap kepentingan umum atau menyangkut kompetensi dalam berbagai departemen sehingga pelaksanaannya memerlukan koordinasi antar departemen. Selain itu sebagian dari masalah tersebut merupakan materi baru atau yang tidak secara jelas diatur dalam Undang-undang tersebut.

Dengan tertuangnya materi tentang karantina dalam Peraturan Pemerintah ini, maka pelaksanaan karantina hewan akan memiliki landasan hukum yang lebih pasti. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini juga dikaitkan dan diselaraskan hubungan antara pelaksanaan karantina hewan dengan kebijaksanaan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagai kesatuan dalam mata rantai kesisteman pengamanan/perlindungan sumber daya hayati hewan. Begitu pula dengan kesepakatan, rekomendasi, peraturan ataupun konvensi internasional yang menyangkut bidang karantina hewan, juga diperhatikan sebagai acuan agar ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah ini harmonis dengan aturan main global.

Atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, selain masalah jasa karantina dan transit alat angkut, dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur lebih lanjut masalah persyaratan karantina, tindakan karantina terhadap pemasukan, transit, atau pengeluaran media pembawa, tindakan karantina hewan terhadap alat angkut, tindakan karantina hewan terhadap media pembawa lain, tindakan karantina hewan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, kawasan karantina, jenis hama penyakit hewan karantina dan media pembawa, penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran, instalasi karantina hewan serta pengembangan peran serta masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas pemerintah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan yang bersifat lebih spesifik, khusus mengatur mengenai pelaksanaan karantina hewan, sehingga ditetapkan  undang-undang Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan BAB II PERSYARATAN KARANTINA

Pasal 2

Media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik

Indonesia, wajib :

  1. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang  berwenang di negara asal dan negara transit;
  2. dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media
  3. pembawa yang tergolong benda lain;
  4. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
  5. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat
  6. pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan
  7. tindakan karantina.

Pasal 3

Media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di

dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib :

  1. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit;
  2.  dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain
  3. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
  4.  dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina

Pasal 4

Media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik  Indonesia, wajib :

  1. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran;
  2. dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;
  3.  melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
  4. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 5

  1. Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,  Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf a, dapat berbentuk sertifikat  kesehatan hewan yang diperuntukkan bagi jenis hewan atau sertifikat sanitasi yang diperuntukkan bagi jenis bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
  2. Sertifikat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang- kurangnya memuat keterangan tentang :
    1. asal negara, area, atau tempat yang dalam kurun waktu tertentu tidak berjangkit hama penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan melalui jenis hewan tersebut; dan
    2. saat pemberangkatan tidak menunjukan gejala hama penyakit hewan menular, bebas ektoparasit, dalam keadaan sehat dan layak diberangkatkan.
    3. Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :
      1. asal negara, area, atau tempat yang dalam kurun waktu tertentu tidak berjangkit hama penyakit hewan karantina;
      2. berasal dari jenis hewan yang sehat;
      3. bebas dari hama dan penyakit yang dapat ditularkan melalui jenis bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan tersebut;
      4.  khusus bagi keperluan konsumsi manusia telah sesuai dengan ketentuan teknis mengenai kesehatan masyarakat veteriner serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      5. Surat keterangan asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,

Pasal 3 huruf b, dan Pasal 4 huruf b diperuntukkan bagi benda lain, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang : produk, negara, area, atau tempat asal dan perlakuan sanitasi.

  1. Kurun waktu tertentu tidak berjangkitnya hama penyakit hewan karantina pada negara, area, atau tempat asal media pembawa yang harus dicantumkan pada sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

  1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 huruf d, bagi hewan disampaikan paling singkat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, sedangkan bagi bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain disampaikan paling singkat 1(satu) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran.
  2. Khusus bagi pemasukan media pembawa yang dibawa oleh penumpang, jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada saat pemasukan.
  3. Pemilik media pembawa yang tidak mengikuti ketentuan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas pertimbangan teknis pemeriksaan, kesiapan petugas, dan atau sarana prasarana.yang diperlukan, dokter hewan karantina dapat menunda pemeriksaan.
  4. Terhadap media pembawa yang tidak dilaporkan kepada petugas karantina pada saat pemasukan atau pengeluaran, dilakukan penahanan.

Pasal 7

  1. Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dalam hal tertentu Pemerintah dapat menetapkan kewajiban tambahan.
  2. Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa    persyaratan teknis dan atau manajemen penyakit berdasarkan disiplin ilmu kedokteran hewan.
  3. Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur ebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III TINDAKAN KARANTINA Bagian Pertama Umum menjelaskan tentang:

Pasal 8

  1. Media pembawa yang dimasukkan ke dalam, dibawa, atau dikirim dari suatu area ke area lain, transit di dalam, dan atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina,
  2. Tindakan karantina berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan.,
  3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa yang membahayakan kesehatan manusia, dikoordinasika dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan zoonosis.

Pasal 9

  1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen dan mendeteksi hama penyakit hewan karantina, status kesehatan dan sanitasi media pembawa, atau kelayakan sarana prasarana karantina dan alat angkut.
  2. Pemeriksaan kesehatan atau sanitasi media pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara fisik dengan cara :
    1. pemeriksaan klinis pada hewan; atau
    2. pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik pada bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain.
    3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada siang hari, kecuali dalam keadaan tertentu menurut pertimbangan dokter hewan karantina dapat dilaksanakan pada malam hari.
    4. Jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dokter hewan karantina dapat melanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium, patologi, uji biologis, uji diagnostika, atau teknik dan metoda pessmeriksaan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
    5. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dilakukan pada laboratorium yang ditunjuk.

Pasal 10

  1. Pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap sebagian atau seluruh media pembawa untuk diadakan pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan dengan tujuan untukmencegah kemungkinan penularan hama penyakit hewan karantina.
  2. Lamanya waktu pengasingan sangat tergantung pada lamanya waktu yang dibutuhkan bagi pengamatan, pemeriksaan, dan atau perlakuan terhadap media pembawa.
  3. Lamanya waktu pengasingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),dipergunakan sebagai dasar penetapan masa karantina.
  4. Masa karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terhitung sejak media pembawa diserahkan oleh pemiliknya kepada petugas karantina sampai dengan selesainya pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa.

Pasal 11

  1. Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk mendeteksi lebih lanjut hama penyakit hewan karantina dengan cara mengamati timbulnya gejala hama penyakit hewan karantina pada media pembawa selama diasingkan dengan mempergunakan sistem semua masuk-semua keluar.
  2. Selain pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengamatan juga dapat dilakukan untuk mengamati situasi hama penyakit hewan karantina pada suatu negara, area, atau tempat.
  3. Lamanya waktu pengamatan atau masa pengamatan terhitung sejak dimulai sampai dengan selesainya pelaksanaan tindakan pengamatan.
  4. Masa pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan lamanya masa inkubasi, dan sifat subklinis penyakit serta sifat pembawa dari suatu jenis media pembawa.
  5. Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
    1. untuk pemasukan dari luar negeri dilakukan di instalasi karantina atau pada tempat atau area pemasukan;
    2. untuk pengangkutan antar area, diutamakan pada are pengeluaran; atau
    3. untuk pengeluaran ke luar negeri pengamatan disesuaikan dengan permintaan negara tujuan. (6) Penyakit-penyakit yang belum diketahui masa inkubasi, sifat hama
    4. penyakit dan cara penularannya, belum pernah ada, atau sudah bebas di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia, masa pengamatannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

  1. Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan tindakan untuk membebaskan dan menyucihamakan media pembawa dari hama penyakit hewan karantina, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif.
  2. Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurangkurangnya hanya dapat dilakukan setelah media pembawa terlebih dahulu diperiksa secara fisik dan dinilai tidak mengganggu proses pengamatan dan pemeriksaan selanjutnya.

Pasal 13

  1. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap media pembawa yang belum memenuhi persyaratan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Menteri lain yang terkait pada waktu pemasukan, transit, atau pengeluaran di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
  2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap media pembawa dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan hama penyakit hewan karantina.
  3. Selama masa penahanan dapat dilakukan tindakan karantina lain yang bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya hama penyakit hewan karantina dan penyakit hewan lainnya dan atau mencegah kemungkinan penularannya, menurut pertimbangan dokter hewan karantina.

Pasal 14

  1. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, apabila ternyata :
    1. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular hama penyakit hewan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, busuk, rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya;
    2. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak seluruhnya dipenuhi;
    3. setelah dilakukan penahanan dan keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi; atau
    4. setelah diberikan perlakuan di atas alat angkut, tidak dapat disembuhkan dan atau disucihamakan dari hama penyakit hewan karantina.
    5. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan terhadap media pembawa yang transit dan akan dikeluarkan dari satu area ke area lain atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
    6. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh atau berkoordinasi dengan penanggung jawab tempat pemasukan, transit, atau pengeluaran segera setelah memperoleh saran dari dokter hewan karantina.
      1. Jika penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ditetapkan batas waktunya secara khusus, maka penolakannya dilakukan pada kesempatan pertama.

Pasal 15

  1. Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, apabila ternyata:
    1. setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular hama penyakit hewan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, busuk, rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya;
    2. media pembawa yang ditolak tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;
    3. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, tertular hama penyakit hewan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; atau
    4. setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dan atau disucihamakan dari hama penyakit hewan karantina.
    5. Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan terhadap media pembawa yang diturunkan pada waktu transit atau akan dikeluarkan dari satu area ke area lain atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
    6. Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus disaksikan oleh petugas kepolisian dan petugas instansi lain yang terkait.
    7. Pemusnahan media pembawa yang dilakukan di luar instalasi karantina tempat pemasukan dan atau tempat pengeluaran, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 16

  1. Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan diberikan sertifikat pelepasan apabila ternyata :
    1. setelah dilakukan pemeriksaan tidak tertular hama penyakithewan karantina;
    2. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan tidak tertularhama penyakit hewan karantina;
    3. setelah dilakukan perlakuan dapat disembuhkan dari hamapenyakit hewan karantina; atau
    4. setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yangdiwajibkan dapat dipenuhi.
    5. Pemberian sertifikat pelepasan terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditujukan kepada dokter hewan yang berwenang di daerah tujuan.
    6. Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap media pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam atau dikeluarkan dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan diberikan sertifikat kesehatan apabila ternyata:
      1. setelah dilakukan pemeriksaan tidak tertular hama penyakit hewan karantina;
      2. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan tidak tertular hama penyakit hewan karantina;
      3. setelah dilakukan perlakuan dapat disembuhkan dari hama penyakit hewan karantina; atau
      4. setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi.
      5. Pemberian sertifikat kesehatan terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditujukan kepada petugas karantina di tempat pemasukan di negara atau area tujuan.
      6. Sertifikat pelepasan dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), diterbitkan oleh dokter hewan karantina dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam dari saat pembebasan.
      7. Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), merupakan tanggung jawab dokter hewan karantina secara berkelanjutan.

Untuk memperlancar jalanya Karantina Hewan dan dapat mencapai tujuan agar Hama Penyakit Karantina Hewan tidak masuk dan menyebar di wilayah Republik Indonesia, maka di tetapkan undang-undang no 16 tahun 1992 BAB IX tentang KETENTUAN PIDANA pada :

Pasal 31

  1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah).
  2. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
  3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran.

Dan dalam undang-undang no 82 tahun 2000 ditetapkan dalm BAB X PETUGAS DAN SARANA KARANTINA

Pasal 89

  1. Pelaksanaan tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina.
  2. Petugas karantina terdiri dari dokter hewan karantina dan paramedik karantina yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
  3. Petugas karantina merupakan pejabat fungsional yang syarat-syaratnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
  4. Petugas karantina dapat mendukung kelancaran pelayanan media pembawa yang terkait dengan tugas perkarantinaan melalui penugasan khusus oleh Menteri atau Menteri lain yang terkait.

Pasal 90

  1. Dalam melaksanakan tindakan karantina, petugas karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) juga berwenang untuk
    1. memasuki dan memeriksa alat angkut, gudang, kade, apron, ruang keberangkatan dan kedatangan penumpang di tempat pemasukan atau pengeluaran, untuk mengetahui ada tidaknya media pembawa yang dilalulintaskan
    2. melarang setiap orang yang tidak berkepentingan memasuki instalasi dan atau alat angkut serta tempat-tempat di mana sedang dilakukan tindakan karantina tanpa persetujuan dokter hewan karantina
    3. melarang setiap orang untuk menurunkan atau memindahkan media pembawa yang sedang dikenakan tindakan karantina dari alat angkut
    4. melarang setiap orang untuk memelihara, menyembelih, atau membunuh hewan di tempat pemasukan, pengeluaran, atau di instalasi karantina, kecuali atas persetujuan dokter hewan karantina
    5. melarang setiap orang untuk menurunkan atau membuang bangkai hewan, sisa pakan, sampah, bahan, atau barang yang pernah berhubungan dengan hewan dari alat angkut; dan atau
    6. menetapkan cara perawatan dan pemeliharaan media pembawa yang sedang dikenakan tindakan karantina.
    7. Selain kewenangan dalam bidang karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas karantina yang dokter hewan karantina juga berwenang dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di atas alat angkut, instalasi karantina, atau tempat-tempat di dalam lingkungan wilayah tempat pemasukan atau pengeluaran.

Dari Bab III Tentang Tindakan Karantina  Bagian Pertama Umum pasal 8 sampai pasal 16 penjelasannya sebagai berikut :

  1. Tindakan Karantina Hewan

Adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mencegah masuk keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke dalam dan dari wilayah Republik Indonesia dan mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dari satu pulau ke pulau lain dalam Republik Indonesia, meliputi :

  1. Pemeriksaan

Tindakan yang dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen dan mendeteksi hama penyakit hewan karantina, status kesehatan dan sanitasi media pembawa, atau keyakan sarana prasarana karantina dan alat angkut.

  1. Pengasingan
  2. Pengamatan
  3. Perlakuan

Pengasingan, pengamatan dan perlakuan dilakukan apabila pemeriksaan fisik tidak dapat dilakukan di tempat pemasukan/pengeluaran atau memerlukan pemeriksaan lebih cermat dan memerlukan waktu yang lama, menurut pertimbangan dokter hewan karantina

  1. Penahanan

Dilakukan bila : dokumen tidak lengkap, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dan fisik, terdapat kecurigaan adanya hama penyakit hewan karantina

  1.  Penolakan

Dokumen tidak sesuai dengan fisik/tidak dapat dilengkapi dalam waktu tertentu, terdapat kecurigaan adanya hama penyakit hewan karantina eksotik, terdapat hama penyakit hewan karantina yang tidak dapat dibebaskan atau disembuhkan.

  1. Pemusnahan

Setelah dilakukan tindakan penolakan, pemilik/kuasanya tidak menyanggupi sesuai waktu yang ditentukan, selama masa pengasingan ditemukan adanya hama penyakit hewan karantina eksotik atau terdapat hama penyakit hewan karantina yang tidak dapat dibebaskan atau disembuhkan.

  1. Pembebasan

Semua tindakan karantina yang dipersyaratkan telah dilaksanakan atau tidak ditemukan hama penyakit hewan menular, memenuhi kewajiban terhadap imbalan jasa karantina sesuai peraturan yang berlaku.

  1. Media Pembawa Hama dan penyakit Hewan Karantina

Karantina hewan mempunyai kewenangan mengawasi lalu lintas dan melakukan tindak karantina hewan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina baik ekspor, impor, pemasukan maupun pengeluaran antar area atau domestik yang terdiri dari :

  1. Semua jenis hewan
  2. Bahan Asal Hewan : Bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut seperti daging, telur, susu, jerohan, kulit, darah, tanduk, tulang, sarang burung wallet, rnadu, embrio beku, mani beku, hewan opset.
  3. Hasil Bahan Asal Hewan : Bahan asal hewan yang telah diolah seperti sosis, bakso, dendeng, abon, keju, cream, yugurt, mentega.
  4. Media Pembawa Lain : berupa pakan hewan, ternak (pellet, konsentrat, hay, silase, cubes meal), pakan burung, pakan hewan kesayangan (cecak, ulat, kadal, tokek, kecoa, belalang, jangkrik, pet food).
  5. Benda lain : adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebab hama dan penyakit hewan berupa bahan biologik seperti vaksin, sera, hormon, obat hewan, dan bahan diagnostik lainnya seperti antigen, media pertumbuhan.
  6. Alat angkut : berupa alat angkut udara, perairan, darat dan kemasan.
  7. Persyaratan dan Prosedur Lain Lintas Hewan dan Produknya
    1. Persyaratan dan Prosedur Impor
      1. Berasal dari negara yang tidak dilarang pemasukannya
      2. Dilengkapi surat Persetujuan Impor / pemasukan dari Dirjen Bina Produksi Peternaka
      3. Surat keterangan Kesehatan Hewan ( Health Certificate) dari negara asal
      4.  Sertifikat halal untuk produk hewan yang akan dikonsumsi manusia
      5. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dari negara asal; Bill of loading dari bea cukai negara asal
      6. Surat Ijin Pengeluaran (CITES) dari pemerintah negara asal (CITES Authority) untuk satwa liar
      7.  Melalui tempat- tempat yang ditetapkan
      8.  Dilaporkan 2 hari sebelum pemasukan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina hewan
      9.  Untuk barang tentengan dilaporkan pada saat pemasukan
      10. Keterangan mutasi muatan untuk hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan
      11. Dilakukan tindak karantina hewan sesuai PP no 82 tahun 2000 yaitu
  • Pemeriksaan dokumen oleh Balai Besar Karantina Hewan yang bersangkutan
  • Dokter hewan karantina meberikan persetujuan untuk bongkar atau menolak pembongkaran
  • Perintah masuk karantina
  • Selama dalam karantina dilaksanakan pemeriksaan klinis dan laboratorium
  • Setelah masa karantina berakhir (ternak = l4 hari, DOC = 21 hari, burung = 21 hari, hewan lainnya = l4 hari) maka diberikan sertifikat pembebasan oleh Balai Besar Karantina Hewan
  1. Persyaratan dan Prosedur ekspor
    1. Memenuhi persyaratan yang diminta oleh Negara penerima
    2. Dilengkapi Surat Persetujuan Ekspor atau pengeluaran dari Dirjen Bina    Produksi Peternakan
    3.  Surat Ijin Pengeluaran (CITES) dari Dirjen PHKA khusus satwa liar
    4.  Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
    5.  Dilaporkan 2 hari sebelum pengeluaran dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina hewan
    6.  Untuk barang tentengan dilaporkan pada saat pengeluaran
    7. Dilakukan Tindak Karantina Hewan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000, yaitu :
  • Dokter Hewan Karantina melakukan pemeriksaan fisik di perusahaan sebelum dilakukan pengemasan
  • Pemberian sertifikat kesehatan oleh Balai Besar Karantina Hewan
  1. Persyaratan dan prosedur pengeluaran domestik
    1. Berasal dari daerah yang sedang tidak terjangkit penyakit hewan karantina berdasarkan rekomendasi dari dinas peternakan setempat
    2. Surat ljin pemasukan dari daerah penerima jika dipersyaratkan
    3. Dilakukan tindak karantina hewan sesuai PP No.82 tahun 2000
    4.  Persyaratan dan prosedur pemasukan domestik
      1. Berasal dari daerah yang sedang tidak terjangkit penyakit hewan karantina
      2. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari karantina hewan daerah asal
      3. Dilakukan tindak karantina hewan sesuai PP No. 82 tahun 2000,Apabila dokumen tidak lengkap, maka dilakukan penahaan selama 7hari untuk memberikan kesempatan pemilik untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Jika selama kurun waktu yang diberikan tidak dapat melengkapi maka barang akan disita atau dimusnahkan dengan dibuat berita acaranya.
      4. Persyaratan transit

Transit biasanya dilakukan untuk keperluan perbaikan karena adanya kerusakan, kehabisan bahan baker atau karena incidental cases, persyaratannya sebagai berikut : Persetujuan transit pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dan harus berada di bawah pengawasan dokter hewan karantina selama transit.

  1. Sertifikat Karantina Hewan

Setiap komoditi yang masuk dan keluar domestik, ekspor dan impor mempunyai sertifikat tersendiri, yaitu :

KH-1   (Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina)

Formulir untuk permohonan pemeriksaan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan  yang akan dilalulintaskan (ekspor, impor dan/ antar area)

KH-2   (Surat Penugasan)

Pimpinan Puncak atau Wakil Manajemen mengeluarkan surat penugasan kepada medik veteriner dan paramedik veteriner untuk memeberikan pelayanan tindakan karantina sesuai ketentuan yang dipersyaratkan terhadap komoditi karantina sebagaimana yang diajukan dalam KH-1.

KH-3   (Surat Keterangan Muatan Hewan/Produknya)

Surat keterangan yang dinyatakan oleh penanggung jawab alat angkut dan menerangkan :

  1. ada/tidaknya perubahan jumlah/volume peruntukan hewan/produk hewan diatas alat angkut (dipelihara, transit, dibongkar sebagian/ seluruhnya), serta
  2. ada/tidaknya berjangkit penyakit hewan menular selama dalam perjalanan diatas alat angkut.

KH-4   (Surat Keterangan Penolakan Bongkar)

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Medik Veteriner karena ;

  1. setelah melakukan pemeriksaan diatas alat angkut ternyata ditemukan adanya penyakit hewan menular utama (Penyakit Golongan I), atau
  2. berasal dari negara yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah negara RI.

KH-5   (Surat Persetujuan Bongkar)

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Medik Veteriner karena :

  1. diatas alat angkut tidak ditemukan adanya penyakit hewan menular utama (Penyakit Golongan I), dan
  2. berasal dari negara yang tidak dilarang pemasukannya.

KH-6   (Surat Pesetujuan Muat)

Surat Pesetujuan Muat  dikeluarkan oleh medik veteriner karena hewan/produk hewan di instalasi karantina hewan  ditemukan sehat/memenuhi persyaratan sanitasi yang ditentukan oleh negara/daerah tujuan.

KH-7  (Surat Perintah Masuk Karantina)

Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Medik Veteriner untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah melakukan pemeriksaan dokumen dan kesehatan/sanitasi (fisik/klinis) di atas alat angkut atau pelabuhan/ tempat pemasukan.

KH-8a  (Berita Acara Penahanan)

Berta Acara yang  dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Puncak setelah dilakukan pemeriksaan ternyata :

  1. dokumen persyaratan karantina tidak lengkap/belum seluruhnya dipenuhi dan diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit hewan.
  2. tidak dilengkapi dokumen persyaratan tambahan lainnya.

KH-8b  (Berita Acara Penolakan)

Berita Acara yang  dikeluarkan oleh oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Puncak setelah dilakukan pemeriksaan :

  1. hewan/produk hewan tertular penyakit hewan karantina golongan I, busuk, rusak atau jenis – jenis yang dilarang pemasukkannya.
  2. tidak memenuhi persyaratan karantina dalam batas waktu tertentu.
  3. setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan

KH-8c (Berita Acara Pemusnahan)

Berita Acara dikeluarkan oleh oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Puncak setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan:

  1. tertular penyakit hewan karantina golongan I, busuk, rusak atau jenis-jenis yang dilarang pemasukannya
  2. tidak segera dibawa keluar area/wilayah pemasukan setelah dilakukan penolakan.
  3.  tertular golongan II dan tidak dapat disembuhkan.

KH-12 (Sertifikat Pelepasan Karantina)

Sertifikat Pelepasan yang diterbitkan oleh medik veteriner untuk media pembawa yang diimpor/dimasukan setelah semua persyaratan dipenuhi dengan memperhatikan hewan/produk hewan setelah :

  1. dilakukan pemeriksaan, pengamatan dan pengasingan ternyata tidak tertular penyakit     hewan karantina , dan atau
  2. diberi perlakuan ternyata dapat disembuhkan, dan atau
  3. dilakukan penahanan seluruh persyaratan telah dapat dipenuhi , serta
  4. memenuhi kewajiban jasa tindakan karantina hewan.

BAB IV PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

  1. Tindakan karantina hewan bertujuan untuk melindungi hewan dari penyakit karantina hewan meliput Pemeriksaan Pengasingan, Pengamatan. Perlakuan ,  Penahanan, Penolakan, Pemusnahandan  Pembebasan
  2. Undang-undang Nomor 82 Tahun 2000 merupakan perbaikan dari undang-undang nomor 16 tahun 1992.
  3. Undang-undang Nomor 82 Tahun 2000 lebih spesifik mengatur tentang karantina hewa sedangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Mengatur tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
  4. Karantina hewan adalah tempat pengasingan dari atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
  5. Tindakan Karantina Hewan yang dijelaskan pada Bab III  dalam Undang-undang Nomor82 Tahun 2000 dari pasal 8-71

DARTAR PUSTAKA

Anonim. 2008. http://karantinahewanpontianak.blogspot.com/2008/03/pp-no-82-tahun-2000-tentang-karantina_04.html. di akses pada 27 agustus 2011.

Animal Welfare Regulation (CFR Title 9, Chapter 1, Part 3, Subpart D). United State Department of Agriculture. Revisi 1 Januari 2005.

Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. National Research Council. National Academy Press. 1996

Balai karantina peranian, 2009.prosedur impor. Ssurabaya.

Pudjiatmoko, 2009. Persyaratan dan Prosedur Karantina Hewan Republik Indonesia. Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian RI. 2009

PERUNDANG-UNDANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEMOTONGAN HEWAN

I. PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Penduduk Indonesia sekarang ini mulai sadar akan kebutuhan gizi dalam  makanan  yang dikonsumsi, terutama gizi yang berasal dari hewani atau daging. Hal ini menyebabkan permintaan akan daging semakin terus meningkat. Permintaan akan daging yang semakin hari semakin meningkat ini membuat beberapa Rumah Potong Hewan (RPH) kurang memperhatikan aspek kesehatan, agama dan kesejahteraan hewan yang telah sesuai dengan ketentuan badan kesehatan hewan dunia (OIE) sehingga kasus ini menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan peternakan di Indonesia.

Adanya kasus penyiksaan terhadap sapi yang akan dipotong, disamping melanggar UU, tidak manusiawi, juga bertentangan dengan nilai agama. Oleh karena itu pemerintah harus serius mengontrol kualitas RPH agar memenuhi standar higienis, aman, kesmawet, dan animal welfare. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), RPH dan kesejahteraan hewan (animal welfare) sudah diatur di UU 6/1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Mentan 13/2010 tentang Persyaratan RPH Hewan Ruminansia dan Unit Penangan Daging (Meat Cutting Plant). Di pasal 66 UU 18/ 2009, misalnya, disebutkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesmavet dan animal welfare.

Dengan adanya rancangan Undang-Undang dan Kebijakan Pembangunan Peternakan akan berfungsi sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sehingga pembangunan peternakan khususnya dalam bidang pemotongan hewan bisa menjamin kesejahteraan bagi hewan ternak dan produk daging yang dihasilkan dari proses pemotongan terbukti ASUH ( Aman, Sehat, Umun dan Halal).

 II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemotongan dan pembunuhan hewan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalagunaan dan perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari penyiksaan    (Viva, 2011).

Produk peternakan asal hewan mempunyai sifat mudah rusak dan dapat bertindak sebagai sumber penularan penyakit dari hewan ke manusia. Untuk itu dalam merancang tata ruang RPH perlu diperhatikan untuk menghasilkan daging yang sehat dan tidak membahayakan manusia bila dikonsumsi sehingga harus memenuhi persyaratan kesehatan veteriner (Koswara, 1988).

Perancangan bangun RPH berkualitas sebaiknya sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan sebaiknya sesuai dengan Instalasi Standar Internasional dan menjamin produk sehat dan halal. RPH dengan standar internasional biasanya dilengkapi dengan peralatan moderen dan canggih, rapi bersih dan sistematis, menunjang perkembangan ruangan dan modular sistem. Produk sehat dan halal dapat dijamin dengan RPH yang memiliki sarana untuk pemeriksaan kesehatan hewan potong, memiliki sarana menjaga kebersihan, dan mematuhi kode etik dan tata cara pemotongan hewan secara tepat. Selain itu juga harus bersahabat dengan alam, yaitu lokasi sebaiknya di luar kota dan jauh dari pemukiman dan memiliki saluran pembuangan dan pengolahan limbah yang sesuai dengan AMDAL (Lestari, 1993).

Penyembelihan hewan potong di Indonesia harus menggunakan metode secara Islam (Manual Kesmavet, 1992). Hewan yang disembelih harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan menurut syariah. Penyembelihan dilaksanakan dengan memotong mari’ (kerongkongan), hulqum (jalan pernapasan) dan dua urat darah pada leher (Nuhriawangsa, 1999).

Hewan yang telah pingsan diangkat pada bagian kaki belakang dan digantung. Pisau pemotongan diletakkan 45 derajat pada bagian brisket (Smith et al., 1978), dilakukan penyembelihan oleh modin dan dilakukan bleeding, yaitu menusukan pisau pada leher kearah jantung (Soeparno, 1992). Posisi ternak yang menggantung menyebabkan darah keluar dengan sempurna (Blakely dan Bade, 1992).

 

III. PEMBAHASAN

A.  Rumah Potong Hewan

Dilihat dari mata rantai penyediaan daging di Indonesia, maka salah satu tahapan terpenting adalah penyembelihan hewan di RPH. Rumah pemotongan hewan (RPH) adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratatn teknis dan higiene tertentu, yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong bagi konsumsi masyarakat. Peraturan perundangan yang berkaitan persyaratan RPH di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan. Selain diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986, RPH juga diatur dalam Rancangan Undang-Undang Peternakan dan kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 15 dan Bab VI Pasal 62.

Isi  pasal-pasal tersebut antara lain:

  1. UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 15.

Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan alm wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

2.   UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab VI Pasal 62.

(1)     Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.

(2)     Rumah potong hewan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota.

(3)     Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan  kesehatan masyarakat veteriner.

RPH, di samping sebagai sarana produksi daging juga berfungsi sebagai instansi pelayanan masyarakat yaitu untuk menghasilkan komoditas daging yang sehat, aman dan halal (sah). Umumnya RPH merupakan instansi Pemerintah. Namun perusahaan swasta diizinkan mengoperasikan RPH khusus untuk kepentingan perusahaannya, asalkan memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan dan sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pembangunan RPH harus memenuhi ketentuan atau standar lokasi, bangunan, sarana dan fasilitas teknis, sanitasi dan higiene, serta ketentuan lain yang berlaku. Sanitasi dan higiene menjadi persyaratan vital dalam bangunan, pengelolaan dan operasi RPH. Beberapa persyaratan RPH secara umum adalah merupakan tempat atau bangunan khusus untuk pemotongan hewan yang dilengkapi dengan atap, lantai dan dinding, memiliki tempat atau kandang untuk menampung hewan untuk diistirahatkan dan dilakukan pemeriksaan ante mortem sebelum pemotongan. Syarat penting lainnya memiliki persediaan air bersih yang cukup, cahaya yang cukup, meja atau alat penggantung daging agar daging tidak bersentuhan dengan lantai. Untuk menampung limbah hasil pemotongan diperlukan saluran pembuangan yang cukup baik, sehingga lantai tidak digenangi air buangan atau air bekas cucian.

Acuan tentang Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan tatacara pemotongan yang baik dan halal di Indonesia sampai saat ini adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6159-1999 tentang Rumah Pemotongan Hewan berisi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan RPH termasuk persyaratan lokasi, sarana, bangunan dan tata letak sehingga keberadaan RPH tidak menimbulkan ganguan berupa polusi udara dan limbah buangan yang dihasilkan tidak mengganggu masyarakat.

B.  Prosedur Pemotongan Hewan

Daging adalah salah satu pangan asal hewan yang mengandung zat gizi yang sangat baik untuk kesehatan dan pertumbuhan manusia, serta sangat baik sebagai media pertumbuhan mikroorganisme. Daging (segar) juga mengandung enzim-enzim yang dapat mengurai/memecah beberapa komponen gizi (protein, lemak) yang akhirnya menyebabkan pembusukan daging. Oleh sebab itu, daging dikategorikan sebagai pangan yang mudah rusak (perishable food).

Salah satu tahap yang sangat menentukan kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai penyediaan daging adalah tahap di rumah pemotongan hewan (RPH). Di RPH ini hewan disembelih dan terjadi perubahan (konversi) dari otot (hewan hidup) ke daging, serta dapat terjadi pencemaran mikroorganisme terhadap daging, terutama pada tahap eviserasi (pengeluaran jeroan).

Penanganan hewan dan daging di RPH yang kurang baik dan tidak higienis akan berdampak terhadap kehalalan, mutu dan keamanan daging yang dihasilkan dan akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Di dalam Undang-Undang  Peternakan dan kesehatan Hewan Bab I Pasal 1 ayat 38 disebutkan bahwa Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia. Oleh sebab itu, penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di RPH sangatlah penting, atau dapat dikatakan pula sebagai penerapan sistem produk safety pada RPH. Aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem tersebut adalah higiene, sanitasi, kehalalan, dan kesejahteraan hewan.

Sembelih atau pemnyembelihan hewan adalah suatu aktifitas, pekerjaan atau kegiatan menghilangkan nyawa hewan atau binatang dengan memakai alat bantu atau benda yang tajam ke arah urat leher saluran pernafasan dan pencernaan. Agar binatang yang disembelih halal dan boleh dimakan, penyembelihan hewan harus sesuai dengan aturan agama islam. Jika binatang yang mau disembelih masuk ke lubang yang sulit dijangkau maka diperbolehkan melukai bagian mana saja asalkan mematikan binatang tersebut sedangkan yang dimaksud dengan Prosedur Standar Operasi Pemotongan Sapi adalah alur proses untuk memproduksi daging sapi yang Aman, Sehat, Umum dan dan Halal (ASUH) baik menggunakan alat dan mesin peternakan yang modern ataupun yang tradisional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 40 dan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Bab IV Bagian ketiga Pasal 24 ayat (1) yaitu:

  1. Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 40 .

Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

2.  Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Bab IV Bagian ketiga Pasal 24 ayat (1)

(1). Pemerintah menetapkan jenis dan standar alat dan mesin peternakan yang peredarannya perlu diawasi.

Alat-alat benda tajam dan tumpul yang tidak diperbolehkan untuk penyembelihan / pemotongan hewan : gigi, kuku, tulang, listrik/disetrum, benda tumpul untuk memukul, panahan/busur dana anak panah, boomerang, sumpit, gada, palu, martil, dan lain-lain.

Pada proses pemotongan ternak di Indonesia harus benar-benar memperhatikan hukum-hukum agama Islam, karena ada kewajiban menjaga ketentraman batin masyarakat. Pada pelaksanaannya ada 2 cara yang digunakan di Indonesia, yaitu :

a). Tanpa “Pemingsanan”

Cara ini banyak dilakukan di Rumah-rumah Potong tradisional. Penyembelihan dengan cara ini ternak direbahkan secara paksa denganmenggunakkan tali temali yang diikatkan pada kaki-kaki ternak yangdihubungkan dengan ring-ring besi yang tertanam pada lantai Rumah Potong, dengan menarik tali-tali ini ternak akan rebah. Pada penyembelihandengan sistem ini diperlukan waktu kurang lebih 3 menit untuk mengikat dan merobohkan ternak. Pada saat ternak roboh akan menimbulkan rasa sakit karena ternak masih dalam keadaan sadar.

b).  Dengan Pemingsanan

Di Rumah Potong Hewan yang besar dan modern, sebelum ternak dipotong terlebih dahulu dilakukan “pemingsanan”, maksudnya agar ternak tidak menderita dan aman bagi yang memotong.

Gambar 1. Cara Pemingsanan Ternak dengan Penembakan Pen

 

Gambar 2. Prosedur pelayanan pemotongan di RPH

Gambar 3. Pemotongan hewan secara tradisional

Gambar 4. Pemotongan hewan secara modern

Pemotongan dilakukan pada ternak dalam keadaan posisi rebah, kepalanya diarahkan ke arah kiblat dan dengan menyebut nama Allah, ternak tersebut dipotong dengan menggunakan pisau yang tajam. Pemotongan dilakukan pada leher bagian bawah, sehingga tenggorokan, vena yugularis dan arteri carotis terpotong.  Menurut Ressang (1962) hewan yang dipotong baru dianggap mati bila pergerakan-pergerakan anggota tubuhnya dan lain-lain bagian berhenti. Oleh karena itu setelah ternak tidak bergerak lagi leher dipotong dan kepala dipi-sahkan dari badan pada sendi Occipitoatlantis. Pada pemotongan tradisional, pemotongan dilakukan pada ternak yang masih sadar dan dengan cara seperti ini tidak selalu efektif untuk menimbulkan kematian dengan cepat, karena kematian baru terjadi setelah 3-4 menit. Dalam waktu tersebut merupakan penderitaan bagi ternak, dan tidak jarang ditemukan kasus bahwa dalam waktu tersebut ternak berontak dan bangkit setelah disembelih. Oleh karena itu pengikatan harus benarbenar baik dan kuat. Cara penyembelihan seperti ini dianggap kurang berperikemanusiaan.Waktu yang diperlukan secara keseluruhan lebih lama dibandingkan dengan cara pemotongan yang menggunakan pemingsanan. Dengan adanya perbedaan dalam cara penyembelihan tersebut, pihak australia menuduh Indonesia melakukan tindak kekerasan terhadap hewan yang akan dipotong padahal Indonesia mempunyai standar dan cara yang sudah ditetapkan menurut Islam dan Undang-Undang.

Undang-Undang yang mengatur dalam hal perlakuan terhadap ternak ini antara lain:

  1. UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 42.

Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang damanfaatkan manusia.

      2.   UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab II Pasal 3 huruf a.

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

  1. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertangung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  2. UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab IV Bagian Kesatu Pasal 18 ayat (1) dan (2).

(1)     Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.

(2)     Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

      3. UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab IV Bagian keempat  Pasal 34.

(1)     Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.

(2)     Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

   4.   UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab VI Bagian kesatu Pasal 56.

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

  1. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
  2. Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
  3. Penjaminan higiene dan sanitasi;
  4. Penegmbangan kedokteran perbandingan; dan
  5. Penanganan bencana.

    5.  UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab VI Bagian kesatu Pasal 58.

(1)     Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pegujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

(2)     Prngawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan ditempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

(3)     Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan dilakukan terhadap produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4)     Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.

(5)     Produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor.

(6)     Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

(7)     Untuk pangan olahan asal hewan, selain wajib memenuhi ketentuan sabagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

6.  UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab VI Bagian kesatu Pasal 61.

(1)     Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:

  1. dilakukan di rumah potong; dan
  2. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

(2)     Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

(3)     Menteri menetapkan persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik.

(4)     Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

  7.   UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab VI Bagian kedua Pasal 66.

(1)     Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan  tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

(2)     Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

  1. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
  2. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  3. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapr dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
  4. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut, dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
  5. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  6. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut, dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
  7. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

(3)     Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

(4)     Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

  8.    UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab VI Bagian kedua Pasal 67.

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah bersama masyarakat

Syarat Sah Penyembelihan hewan :

- Hewan tidak haram dimakan (anjing, hyena, kucing, babi, dan lain sebagainya) Binatang masih hidup atau bukan bangka

- Disembelih secara islam dan menyebut nama Allah SWT

- Penyembelihan sengaja dilakukan secara sadar

Kondisi Aman dan Sehat, dapat dilakukan dengan cara  memeriksa kesehatan sapi pada :

  • Awal Proses pemotongan (ante mortem), untuk memeriksa penyakit-penyakit yang menular.
  • Akhir proses pemotongan (post mortem),yaitu pemeriksaan kesehatan daging  untuk mengetahui  kandungan bakteri/bakteri/ parasit dan kelainan patologis yang membahayakan kesehatan atau yang menyebabkan daging sapi tidak layak lagi  untuk dikonsumsi.

Sedangkan halal, adalah cara memotong sapi dengan disertai doa dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan agama Islam serta di sembelih oleh seorang Muslim. Untuk memenuhi persyaratan ASUH,  proses pemotongan sapi  harus dilakukan melalui prosedur dan tahap-tahap proses yang baku (standar). Standar dan prosedur operasi  (S.O.P) pemotongan sapi yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah sbb:

  • Mengistirahatkan sapi (rekondisi) yang akan dipotong minimal + 8 jam.
  • Pemeriksaan sebelum proses penyembelihan (ante mortem) oleh petugas yang berkepentingan.
  • Sapi dimasukan ke ruang pemotongan yang telah memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi.
  • Sesuai standar Halal, sapi direbahkan mengarah kiblat.
  • Sapi dibersihkan dari segala kotoran yang melekat di badannya.
  • Dilakukan proses pemotongan.
  • Didiamkan beberapa saaat hingga darah betul-betul tiris/ habis, kemudian daging dimatangkan (aging), dengan cara menyimpannya pada suhu kamar (27 – 300C) selama 24 – 48 jam atau pada suhu pendinginan (10 -150C) selama 5 – 7 hari.  Hal ini dilakukan karena setelah proses pemotongan, karkas (daging)nya akan mengalami rigor mortis, yaitu pengerasan dan peng-kakuan daging  akibat terjadinya kekejangan (kontraksi) urat daging. Daging demikian jika dimasak akan menghasilkan hidangan daging yang keras dimakan. Penyimpanan karkas, di samping untuk pematangan daging juga bertujuan untuk persediaan bahan mentah (stock) dan untuk menunggu angkutan atau pemasaran.
  • Proses pemisahan kepala dari badan.
  • Proses pengulitan.
  • Pemeriksaan kesehatan daging.
  • Pemisahan daging, organ dalam, jeroan di ruang yang sudah ditentukan.
  • Pemeriksaan post mortem oleh petugas keur master, jika produk daging dinyatakan sehat dengan stempel khusus, boleh dipasarkan dan didistribusikan.

Dengan adanya aturan pemerintah yang tercantum didalam Undang-Undang dan prosedur pemotongan hewan yang benar diharapkan semua RPH ataupun perusahaan peternakan skala kecil bisa mengetahui dan menerapkan bagaimana cara memotong hewan yang benar sehingga terjamin kesejahteraan bagi masyarakat dan hewan.

C.  Solusi Pemerintah dan Sanksi

Pemerintah mempunyai kewenangan terhadap perlindungan peternak, perusahaan peternakan, hewan ternak dan konsumen sehingga semua aspek yang ada didalamnya mendapatkan kesejahteraan. Guna mendapatkan jaminan kesejahteraan tersebut pemerintah mengatur kewenangan tersebut dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab VI Pasal 63, 64  yang berbunyi:

  1. UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab VI Pasal 63.

(1)     Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.

(2)     Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:

  1. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk hewan;
  2. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
  3. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.

(3)     Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

(4)     Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

       2.  UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab VI Pasal 64.

Pemerintah dan pemerintah daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan.

Pemerintah saat ini sedang memfinalisasi kebijakan untuk perbaikan dan penyempurnaan berbagai peraturan yang terkait dengan mata rantai pasokan ternak serta Rumah Potong Hewan (RPH) di Indonesia. Hal ini sebagai reaksi dari isu penyiksaan sapi Australia sebelum di sembelih di sejumlah RPH di Indonesia. Upaya ini merupakan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti semua peraturan perundangan yang terkait dengan aspek kesehatan, agama dan kesejahteraan hewan yang telah sesuai dengan ketentuan badan kesehatan hewan dunia (OIE), dimana Indonesia adalah anggotanya.

Saat ini beberapa RPH di Indonesia telah memiliki sertifikasi mutu yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Namun sertifikasi mutu belum mencakup prinsip kesejahteraan hewan secara keseluruhan di setiap rantai pasokannya (supply chain). Berdasarkan kondisi tersebut dan guna menjamin ketersediaan pasokan daging sapi dan keterjangkauan harga, terdapat beberapa solusi yang diputuskan oleh Pemerintah Indonesia saat ini, yang terbagi menjadi tiga solusi.

Solusi pertama, yaitu solusi jangka pendek, mengembangkan pedoman kesejahteraan hewan dengan mengacu pada standar dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk peraturan dalam hal kebersihan, sanitasi, maupun jaminan halal; menyusun daftar RPH yang sudah menerapkan prinsip kesejahteraan hewan dan peraturan yang lain maupun daftar RPH yang harus ditingkatkan pengelolaannya. Kemudian mengevaluasi RPH yang memenuhi syarat berdasarkan penilaian auditor independen internasional; membuka impor secara bertahap yang ditujukan kepada RPH yang telah siap menerapkan prinsip kesejahteraan hewan, dan bagi yang belum memenuhi syarat masih mempunyai waktu setidaknya enam bulan untuk memenuhi persyaratan impor khususnya sertifikasi dari RPH yang memenuhi standar; segera menerbitkan Peraturan Menteri (Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian) tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk sesuai dengan amanah UU no 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; menerbitkan peraturan (dari) tentang ekspor dan impor hewan dan produk hewan.

Solusi kedua, yaitu solusi jangka menengah evaluasi atas cetak biru/blueprint program dan rencana aksi Program Swasembada Daging dikoordinasikan Kemenko Perekonomian dengan penanggung jawab utama adalah Kementan; rencana Aksi Program Swasembada Daging yang disepakati  agar dapat selesai dalam satu sampai tiga bulan ke depan sehingga kepastian langkah Pemerintah dan Daerah dalam alokasi APBN/APBD 2012-1014, dan memberi arah yang jelas bagi stakeholder lain.

Solusi ketiga, solusi jangka panjang, melengkapi regulasi yang sudah ada dengan petunjuk teknis pelaksanaan; merevisi SNI tentang RPH karena sudah lebih dari lima tahun; menyusun SNI tentang Pedoman Kesejahteraan Hewan di RPH dan seluruh rantai pasok; memperkuat inspeksi dan surveillance; melakukan kerja sama internasional dalam meningkatkan capacity building dan infrastruktur supply chain kesejahteraan hewan.

Untuk menindaklanjuti dari solusi yang diberikan oleh pemerintah, diterapkannya juga sanksi-sanksi yang akan menjerat peternak  yang mengabaikan peringatan pemerintah. Sanksi tegas diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab XII Pasal 85, Bab XIII Pasal 86 yang berbunyi sebagai berikut:

  1. UU Peternakanan dan Kesehatan Hewan Bab XII Pasal 85.

(1)     Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2),  Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) aatau ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2)     Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

  1. peringatan secara tertulis;
  2. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran;
  3. pencabutan izin; atau
  4. pengenaan denda.

(3)     Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4)     Besarnya denda sebagimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang:

  1. menyembelih ternak ruminansia kecil  betina produktif paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  2. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah); dan
  3. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5)     Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau korporasi.

     2.   UU Peternakanan dan Kesehatan Hewan Bab XIII Pasal 86.

Setiap orang yang menyembelih:

  1. ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
  2. ternak ruminansia besar betian produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan paper ini antara lain:

  1. Peraturan perundangan yang berkaitan persyaratan RPH di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan dan  dalam Rancangan Undang-Undang Peternakan dan kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 15 dan Bab VI Pasal 62.
  2. Prosedur Standar Operasi Pemotongan Sapi adalah alur proses untuk memproduksi daging sapi yang Aman, Sehat, Umum dan dan Halal (ASUH) baik menggunakan alat dan mesin peternakan yang modern ataupun yang tradisional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 40 dan Bab IV Bagian ketiga Pasal 24 ayat (1).
  3. Undang-Undang yang mengatur dalam hal perlakuan terhadap ternak dan cara pemotongan antara lain: UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 42, Bab II Pasal 3 huruf a, Bab IV Bagian Kesatu Pasal 18 ayat (1) dan (2), Bab IV Bagian keempat  Pasal 34, Bab VI Bagian kesatu Pasal 56, Bab VI Bagian kesatu Pasal 58, Bab VI Bagian kesatu Pasal 58, Bab VI Bagian kesatu Pasal 61, Bab VI Bagian kedua Pasal 66, Bab VI Bagian kedua Pasal 67.
  4. Pemerintah mempunyai kewenangan terhadap perlindungan peternak, perusahaan peternakan, hewan ternak dan konsumen sehingga semua aspek yang ada didalamnya mendapatkan kesejahteraan yang diatur dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab VI Pasal 63, Bab VI Pasal 64.
  5. Pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar aturan pemerintah dan Undang-Undang.Sanksi tegas tersebut diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab XII Pasal 85, dan Bab XIII Pasal 86.

DAFTAR PUSTAKA

Abrianto W. W.2010. http://www.jpnn.com/read/2011/07/09/97580/Oktober,-Impor-Sapi-Australia-Dibuka-. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2011 pukul 17.00

Blakely, J. and D. H. Bade, 1992. The Science of Animal Husbandry. Penterjemah: B. Srigandono. Cet. ke-2. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Koswara, O., 1988. Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan dan Veterinary Hygine Untuk Eksport Produk-produk Peternakan. Makalah Seminar Ternak Potong, Jakarta.

Lestari, P.T.B.A., 1994. Rancang Bangun Rumah Potong Hewan di Indonesia. P. T. Bina Aneka Lestari, Jakarta.

Manual Kesmavet, 1993. Pedoman Pembinaan Kesmavet. Direktorat Bina Kesehatan Hewan Direktorat Jendral Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta.

Nuhriawangsa, A. M. P., 1999. Pengantar Ilmu Ternak dalam Pandangan Islam: Suatu Tinjauan tentang Fiqih Ternak. Program Studi Produksi Ternak, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Septina Rumah Potong Hewan.http://septinalove.blogspot.com/2010/03/rumah-potong-hewan-rph-sapi.html. diakses pada tanggal 23 agustus 2011 pukul 16.00 WIB

Smith, G. C., G. T. King dan Z. L. Carpenter, 1978. Laboratory Manual for Meat Science. 2nd ed. American Press, Boston, Massachusetts.

Soeparno, 1992. Ilmu dan Teknologi Daging. Cetakan ke‑1. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Swatland, H. J., 1984. Structure and Development of Meat Animals. Prentice-Hall

BRIKET KOTORAN TERNAK

I.     PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Akhir-akhir ini makin tingginya harga pupuk dan bahan bakar minyak untuk kebutuhan rumah tangga, makin meresahkan masyarakat, terutama sekali masyarakat yang tinggal dipedesaan. Untuk mengatasi hal-hal yang demikian perlu dicari sumber-sumber alternatif agar produksi pertanian tetap dapat dipertahankan dan kebutuhan bahan bakar dapat dipenuhi tanpa merusak lingkungan.

Pemanfaatan limbah peternakan (kotoran ternak) merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi naiknya harga pupuk dan kelangkaan bahan bakar minyak. Namun sampai saat ini pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk belum dilakukan oleh petani secara optimal, terkecuali di daerah-daerah sentra produk sayuran. Sedangkan didaerah-daerah yang banyak ternak dan bukan daerah sentra produksi sayuran, kotoran ternak banyak yang tertumpuk di sekitar kandang dan belum banyak yang dimanfaatkan sebagai sumber pupuk. Apalagi pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber sumber bahan bakar dalam bentuk gas bio dan biorang. Teknologi dan produk tersebut merupakan hal baru bagi masyarakat, petani dan peternak kita.

Dalam konteks itu pemantaan kotoran ternak sebagai sumber energi (bahan bakar) merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan minyak tanah dan kayu untuk keperluan rumah tangga. Dari kotoran ternak dapat dihasilkan 2 jenisbahan bakar yaitu (gas bio) dan briket.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini antara lain:

  1. Mahasiswa mengetahui pengertian briket
  2. Mahasiswa mengetahui cara pembuatan dan manfaat dari briket.

II.  TINJAUAN PUSTAKA

Limbah peternakan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, apalagi limbah tersebut dapat diperbaharui (renewable) selama ada ternak. Limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial untuk dimanfaatkan. Limbah ternak kaya akan nutrient (zat makanan) seperti protein, lemak, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN), vitamin, mineral, mikroba atau biota, dan zat-zat yang lain (unidentified subtances). Limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik, energi dan media berbahai tujuan (Sihombing, 2002).

Di India dengan adanya tinja sapi sebanyak 5 kg perekor dan kerbau 15 kg perekor, oleh pemerintah India disarankan untuk dihasilkannya dung cake (briket) secara massal sebagai sumber energi.(Nurtjahya, 2003)

Kadar N, P dan K dalam Pupuk Kandang dari Beberapa Jenis Ternak

Jenis Pupuk Kandang

Kandungan (%)

N

P2O5

K2O

Kotoran SapiKotoran Kuda

Kotoran Kambing

Kotoran Ayam

Kotoran Itik

0.6

0.4

0.5

1.6

1.0

0.3

0.3

0.3

0.5

1.4

0.1

0.3

0.2

0.2

0.6

Sumber : Nurhasanah, Widodo, Asari, dan Rahmarestia, 2006

III.             PEMBAHASAN

Bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Harga bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin membengkak dan semakin sulit ditemukan,khususnya minyak tanah. Tingginya harga BBM ini mulai memberi dampak yang mengkhawatirkan. Upaya pemerintah mensubsidi LPG untuk menggantikan peran minyak tanahpun juga tidak sepenuhnya berhasil. Krisis energi yang membuat harga minyak dunia mencapai US $ 70 /barel semakin menghimpit kehidupan masyarakat berbagai lapisan di Indonesia. Kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah membuat harga minyak tanah menyamai harga premium sebelum dinaikkan (Subroto, Himawanto, dan Putro, S., 2006).

Dalam situasi seperti ini pencarian, pengembangan, dan penyebaran teknologi energi non BBM yang ramah lingkungan menjadi penting, terutama ditujukan pada keluarga miskin sebagai golongan yang banyak terkena dampak kenaikan BBM. Salah satu teknologi energi yang sesuai dengan persyaratan tersebut adalah teknologi biogas (Darsin, 2006). Pemerataan pembagian LPG belum sepenuhnya merata.  Apalagi akhir-akhir ini sering terjadi ledakan tabung LPG yang membuat masyarakat semakin khawatir.Banyak masyarakat yang kembali memanfaatkan kayu sebagai sumber  bahan bakar. Jika hal ini berlangsung lama, akan menimbulkan masalah baru yaitu pembabatan hutan sehingga dikawatirkan dapat merusak lingkungan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal-hal tersebut perlu dicari sumber energi alternatif agar  kebutuhan bahan bakar dapat dipenuhi tanpa merusak lingkungan. Salah satu bahan bakar alternatif ini ternyata dapat dibuat dari kotoran sapi.

Pemanfaatan limbah peternakan (kotoran ternak) merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak. Limbah ternak merupakan sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produksi ternak dan lain – lain. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feses,urine,sisa makanan,embrio,kulit telur,lemak,darah,bulu,kuku, tulang,tanduk,isi rumen,dan lain-lain.

Dalam konteks itu pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber energi (bahan bakar) merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan minyak tanah dan kayu untuk keperluan rumah tangga. Pemanfaatan kotoran ternak dapat dihasilkan 2 jenis bahan bakar yaitu biogas dan briket. Kotoran ternak sebagai sumber bahan bakar dalam bentuk briket  merupakan hal baru bagi masyarakat, dan peternak kita. Meskipun,banyak masyarakat yang sudah mengetahui pemanfaatan kotoran sapi sebagai bahan bakar alternatif,tapi terkendala oleh kesan bahwa membuat biogas itu rumit dan memerlukan banyak ketrampilan. Untuk biogas mungkin benar,tapi membuat briket dari kotoran sapi ternyata tidak terlalu sulit. Kotoran sapi yang sudah kering, memang mempunyai sifat mudah terbakar dalam waktu yang lama.

A.      Pengertian dan Cara Pembuatan Briket Kotoran Ternak

Selain penghasil gas, bio, kotoran ternak juga dapat menghasilkan briket kotoran ternak. Penggunaan kotoran ternak sebagai bahan pembuatan briket tidak saja sebagai merupakan cara pemanfaatan energi yang lebih baik tetapi juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kotoran ternak.

Gambar 1. Briket

Briket sendiri adalah sumber energi alternatif pengganti Minyak Tanah dan Elpiji dari bahan-bahan bekas, sampah maupun limbah-limbah pertanian yang tidak terpakai dan diolah. Pembuatan briket berbeda dengan pembuatan biogas. Dimana pembuatan briket dilakukan dengan mengubah kotoran ternak dalam bentuk briket dengan menggunakan alat cetak. Briket yang sudah terbentuk dikeringkan dengan sinar matahari. Setelah kering, briket tersebut dimasukkan ke dalam alat pemanas. Alat pemanas diletakkan diatas kompor atau tungku. Setelah briket berubah jadi arang yang ditandai dengan habisnya asap yang keluar pada tempat pemanas. Lalu alat pemanas di buka dan briket yang masih membara disemprot dengan air. Briket yang sudah jadi arang ini dapat dipakai sebagai bahan bakar untuk memasak atau kebutuhan rumah tangga

 

Gambar 2. Kompor Briket

Gambar 3. Alat Pengepres Briket tradisional

 

Gambar 4. Alat Pengepres Briket modern

Gambar 5. Tahap Pembuatan Briket

Briket ada bermacam-macam tergantung dari asal bahan yang digunakan dalam pembuatan briket. Briket yang umum di buat adalah:

1.   Briket bekatul.

2.   Briket arang

3.   Briket sampah plastik

4.   Briket kotoran sapi

B.       Keunggulan Briket Kotoran Ternak

Briket kotoran sapi memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh bahan bakar lain seperti minyak tanah atau gas elpiji, antara lain :

  1. Tidak mudah meledak seperti gas elpiji.
  2. Tidak mengeluarkan api, karena briket kotoran sapi ini menyala seperti nyala rokok, dengan panas yang dihasilkan tak jauh beda dengan bahan bakar minyak tanah maupun elpij.
  3. Peralatan memasak menjadi lebih awet karena briket kotoran sapi ini tidak menghasilkan api yang membuat hitam bagian bawah peralatan memasak.
  4. Lebih sehat, karena briket kotoran sapi tidak menghasilkan asap.
  5. Bentuknya lebih seragam karena pembuatannya dengan dicetakkan mempergunakan alat,
  6. Briket kotoran sapi dapat menghasilkan panas yang bertahan lama,dengan demikian secara perhitungan biaya,akan menjadi lebih murah dan ekonomis.
  7. Ramah lingkungan  karena memanfaatkan kotoran ternak yang merupakan salah satu limbah.
  8. Lebih hemat Karena kotoran dua ekor sapi setara dengan 2,6 liter minyak atau 1,90 kg elpiji per hari.

Selain keunggulan dari briket kotoran sapi di atas, ada juga kekurangan dari briket sapi. Berikut disampaikan kelebihan dan kekurangan dari berbagai briket.

Tabel 1. Kelebiahan dan Kekurangan berbagai Brike

Jenis Briket Kelebihan Kekurangan
Briket arang selasah Mudah dibuat,murah praktis
& mudah digunakan , ringan, mudah diangkut, relativ aman
Berasap hingga lebh baik
digunakan diruang terbuka, tidak dapat dimatikan dengan cepat,pijar api tidak mudah dilihat(walaupun panas sekali)
Briket serbuk gergaji/ sekam Mudah dibuat,murah,mudah
penggunaanya,praktis dan
relative aman digunakan.

Berasap sehingga lebih baik digunakan diruangan
terbuka,tidak dapat dimatikan dengan cepat,pijar api tidak mudah dilihat (walaupun panas sekali)Briket kotoran sapi

Nyala apinya bagus (sering
berwarna kebiru -biruan)  mudah dibuat,murah praktis,mudah digunaan, aman dan ringan sehingga memudahkan dalan transportasiAdanya kendala budaya dan
pandangan negatif pada
kotoran sapi di beberapa
daerah.

KESIMPULAN

  1. pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber energi (bahan bakar) merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan minyak tanah dan kayu untuk keperluan rumah tangga.
  2. Briket  adalah sumber energi alternatif pengganti Minyak Tanah dan Elpiji dari bahan-bahan bekas, sampah maupun limbah-limbah pertanian yang tidak terpakai dan diolah.
  3. Selain penghasil gas, bio, kotoran ternak juga dapat menghasilkan briket kotoran ternak. Penggunaan kotoran ternak sebagai bahan pembuatan briket tidak saja sebagai merupakan cara pemanfaatan energi yang lebih baik tetapi juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kotoran ternak.
    1. pembuatan briket dilakukan dengan mengubah kotoran ternak dalam bentuk briket dengan menggunakan alat cetak. Briket yang sudah terbentuk dikeringkan dengan sinar matahari. Setelah kering, briket tersebut dimasukkan ke dalam alat pemanas. Alat pemanas diletakkan diatas kompor atau tungku. Setelah briket berubah jadi arang yang ditandai dengan habisnya asap yang keluar pada tempat pemanas. Lalu alat pemanas di buka dan briket yang masih membara disemprot dengan air.
    2. Keunggulan briket adalah tidak mudah meledak, tidak mengeluarkan api, peralatan memasak jadi leboh awat, lebih sehat, tahan lama dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A, SA. 2011. Cara Membuat Briket Arang dai Dedaunan, Sampah, Serbuk Gergaji DSB. http://macam-macamusahakecilmenengah.blogspot.com/2011/01/cara-membuat-briket-arang-dari-dedaunan.html. Diakes pada hari Selasa, 1 November 2011.

Farida E. 2000. Pengaruh Penggunaan Feses Sapi dan Campuran Limbah Organik Lain Sebagai Pakan atau Media Produksi Kokon dan Biomassa Cacing Tanah Eisenia foetida savigry. Skripsi Jurusan Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak. IPB, Bogor.

Sofyadi Cahyan, 2003. Konsep Pembangunan Pertanian dan Peternakan Masa Depan. Badan Litbang Departemen Pertanian. Bogor.

Sihombing D T H. 2000. Teknik Pengelolaan Limbah Kegiatan/Usaha Peternakan. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor

Soehadji, 1992. Kebijakan Pemerintah dalam Industri Peternakan dan Penanganan Limbah Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta.

Widodo, Asari, dan Unadi, 2005. Pemanfaatan Energi Biogas Untuk Mendukung Agribisnis Di Pedesaan. Publikasi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong.

Soeharsono, 2002. Anthrax Sporadik, Tak Perlu Panik. Dalam kompas, 12 September 2002, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0209/12/iptek/anth29.htm

TAJUK RENCANA, Masa -masa Dilematis BBM dan Revitalisasi SDE

May 12

PENGOMPOSAN

I.     PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Revolusi hijau telah mendorong penggunaan pupuk anorganik sebagai prioritas untuk meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman guna menopang kebutuhan pangan. Seiring dengan itu, penggunaan pupuk anorganik cukup mampu meningkatkan hasil tanaman sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan tetapi sekaligus memberikan dampak berkurangnya penggunaan pupuk organik. Bahkan ditinggalkannya pupuk organik oleh petani dalam usaha membudi dayakan tanamannya.

Dampak penggunaan pupuk anorganik yang tidak mempertimbangkan sifat tanah dan kebutuhan tanaman telah menimbulkan permasalahan tersendiri terutama yang berlebihan pada produktivitas dan kesehatan tanah. Praktek penggunaan pupuk anorganik merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca seperti N2O dan CH4 yang berpengaruh pada pemanasan global. Kehilangan nitrogen dari pupuk N melalui proses volatilisasi NH3 maupun emisi gas N2O, selain mengakibatkan penggunaan pupuk tidak efisien juga menyebabkan dampak negatif pada lingkungan.

Untuk mengatasi masalah efisiensi pupuk dan penurunan kualitas lingkungan salah satunya adalah dengan gerakan penggunaan kembali pupuk organik seperti kompos yang bersumber dari sumber daya lokal. Pemanfaatan kompos bisa mensubstitusi penggunaan pupuk anorganik sehingga bisa mengatasi persoalan subsidi pupuk dengan mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktivitas lahan dengan mempraktekkan pertanian yang ramah lingkungan. Selain hal tersebut penggunaan kompos juga dapat memperkecil fluktuasi suhu dan kelembapan tanah yang semakin meningkat akibat terjadinya perubahan iklim.

Untuk menghasilkan kompos yang bermutu baik, diperlukan teknologi pengomposan yang selama ini telah teruji baik di laboratorium maupun lapangan.
Buku teknologi pengomposan ini merupakan buku penuntun pengomposan yang disusun secara komprehensif dengan menampilkan seluruh aspek teknologi pengomposan. Aspek teknologi tersebut dari skala laboratorium, teknologi penggunaan mikroba perombak bahan organik, sampai pengomposan dengan menggunakan aktivitas cacing tanah. Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan para pengguna mendapatkan tambahan pengetahuan dan manfaat tentang pengomposan tidak hanya pada tata cara atau tahapan pengomposan yang selama ini sudah biasa ditampilkan buku-buku yang bertema kompos dan pengomposan.

B.       Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:

  1. Mahasiswa mengetahui jenis-jenis  kompos dan bagaimana cara pembuatannya.
  2. Mahasiswa mengetahui manfaat dari pengomposan.

II.  TINJAUAN PUSTAKA

Kompos adalah hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Sedangkan pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, mengaturan aerasi, dan penambahan aktivator pengomposan (Crawford, 2003).

Sampah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian organik dan anorganik. Rata-rata persentase bahan organik sampah mencapai ±80%, sehingga pengomposan merupakan alternatif penanganan yang sesuai. Kompos sangat berpotensi untuk dikembangkan mengingat semakin tingginya jumlah sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan menyebabkan terjadinya polusi bau dan lepasnya gas metana ke udara. DKI Jakarta menghasilkan 6000 ton sampah setiap harinya, di mana sekitar 65%-nya adalah sampah organik. Dan dari jumlah tersebut, 1400 ton dihasilkan oleh seluruh pasar yang ada di Jakarta, di mana 95%-nya adalah sampah organik. Melihat besarnya sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat, terlihat potensi untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk organik demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Rohendi, 2005)

III.             PEMBAHASAN

Pengomposan merupakan penguraian dan pemantapan bahan-bahan organik secara biologis dalam temperatur thermophilic (suhu tinggi) dengan hasil akhir berupa bahan yang cukup bagus untuk diaplikasikan ke tanah. Pengomposan dapat dilakukan secara bersih dan tanpa menghasilkan kegaduhan di dalam maupun di luar ruangan.

Secara alami bahan-bahan organik akan mengalami penguraian di alam dengan bantuan mikroba maupun biota tanah lainnya. Namun proses pengomposan yang terjadi secara alami berlangsung lama dan lambat. Untuk mempercepat proses pengomposan ini telah banyak dikembangkan teknologi-teknologi pengomposan. Baik pengomposan dengan teknologi sederhana, sedang, maupun teknologi tinggi. Pada prinsipnya pengembangan teknologi pengomposan didasarkan pada proses penguraian bahan organic yang terjadi secara alami. Proses penguraian dioptimalkan sedemikian rupa sehingga pengomposan dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi pengomposan saat ini menjadi sangat penting artinya terutama untuk mengatasi permasalahan limbah organic, Pengomposan secara aerobik paling banyak digunakan, karena mudah dan murah untuk dilakukan, serta tidak membutuhkan kontrol proses yang terlalu sulit. Dekomposisi bahan dilakukan oleh mikroorganisme di dalam bahan itu sendiri dengan bantuan udara. Sedangkan pengomposan secara anaerobik memanfaatkan mikroorganisme yang tidak membutuhkan udara dalam mendegradasi bahan organik.

Teknologi pengomposan sampah sangat beragam, baik secara aerobik maupun anaerobik, dengan atau tanpa aktivator pengomposan. Aktivator pengomposan yang sudah banyak beredar antara lain PROMI (Promoting Microbes), OrgaDec, SuperDec, ActiComp, BioPos, EM4, Green Phoskko Organic Decomposer dan SUPERFARM (Effective Microorganism)atau menggunakan cacing guna mendapatkan kompos (vermicompost). Setiap aktivator memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Keunggulan dari proses pengomposan antara lain teknologinya yang sederhana, biaya penanganan yang relatif rendah, serta dapat menangani sampah dalam jumlah yang banyak (tergantung luasan lahan).

Hasil akhir dari pengomposan ini merupakan bahan yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan tanah-tanah pertanian di Indonesia, sebagai upaya untuk memperbaiki sifat kimia, fisika dan biologi tanah, sehingga produksi tanaman menjadi lebih tinggi. Kompos yang dihasilkan dari pengomposan sampah dapat digunakan untuk menguatkan struktur lahan kritis, menggemburkan kembali tanah pertanian, menggemburkan kembali tanah petamanan, sebagai bahan penutup sampah di TPA, eklamasi pantai pasca penambangan, dan sebagai media tanaman, serta mengurangi penggunaan pupuk kimia.

Bahan baku pengomposan adalah semua material orgaengandung karbon dan nitrogen, seperti kotoran hewan, sampah hijauan, sampah kota, lumpur cair dan limbah industri pertanian. Berikut disajikan bahan-bahan yang umum dijadikan bahan baku pengomposan.

Tabel 1. Macam Limbah Untuk Pengomposan

Asal Bahan Contoh

Pertanian

Limbah dan residu tanaman

Jerami dan sekam padi, gulma, batang dan tongkol jagung, semua bagian vegetatif tanaman, batang pisang dan sabut kelapa

Limbah & residu ternak

Kotoran padat, limbah ternak cair, limbah pakan ternak, cairan biogas

Tanaman air

Azola, ganggang biru, enceng gondok, gulma air

Indutri

Limbah padat

Serbuk gergaji kayu, blotong, kertas, ampas tebu, limbah kelapa sawit, limbah pengalengan makanan dan pemotongan hewan

Limbah cair

Alkohol, limbah pengolahan kertas, ajinomoto, limbah pengolahan minyak kelapa sawit

Limbah Rumah Tangga

Sampah

Tinja, urin, sampah rumah tangga dan sampah kota

Setiap bahan organik, bahan-bahan hayati yang telah mati, akan mengalami proses dekomposisi atau pelapukan. Daun-daun yang gugur ke tanah, batang atau ranting yang patah, bangkai hewan, kotoran hewan, sisa makanan, dan lain sebagainya, semuanya akan mengalami proses dekomposisi kemudian hancur menjadi seperti tanah berwarna coklat-kehitaman. Wujudnya semula tidak dikenal lagi. Melalui proses dekomposisi terjadi proses daur ulang unsur hara secara alamiah. Hara yang terkandung dalam bahan atau benda-benda organik yang telah mati, dengan bantuan mikroba (jasad renik), seperti bakteri dan jamur, akan terurai menjadi hara yang lebih sederhana dengan bantuan manusia maka produk akhirnya adalah kompos (compost).

A.  Jenis-jenis kompos

Kompos mempunyai tiga jenis yaitu:

  • Kompos cacing (vermicompost), yaitu kompos yang terbuat dari bahan organik yang dicerna oleh cacing. Yang menjadi pupuk adalah kotoran cacing tersebut.
  • Kompos bagase, yaitu pupuk yang terbuat dari ampas tebu sisa penggilingan tebu di pabrik gula.
  • Kompos bokashi

B.  Manfaat Kompos

Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah. Aktivitas mikroba tanah juga d iketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit.

Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, misal: hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan lebih enak.

Kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek:

Aspek Ekonomi :

  1. Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah
  2. Mengurangi volume/ukuran limbah
  3. Memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya

Aspek Lingkungan :

  1. Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metana dari sampah organik yang membusuk akibat bakteri metanogen di tempat pembuangan sampah
  2. Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan

Aspek bagi tanah/tanaman:

  1. Meningkatkan kesuburan tanah
  2. Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah
  3. Meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah
  4. Meningkatkan aktivitas mikroba tanah
  5. Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah panen)
  6. Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman
  7. Menekan pertumbuhan/serangan penyakit tanaman
  8. Meningkatkan retensi/ketersediaan hara di dalam tanah

Peran bahan organik terhadap sifat fisik tanah di antaranya merangsang granulasi, memperbaiki aerasi tanah, dan meningkatkan kemampuan menahan air. Peran bahan organik terhadap sifat biologis tanah adalah meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang berperan pada fiksasi nitrogen dan transfer hara tertentu seperti N, P, dan S. Peran bahan organik terhadap sifat kimia tanah adalah meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga memengaruhi serapan hara oleh tanaman (Gaur, 1980).

Beberapa studi telah dilakukan terkait manfaat kompos bagi tanah dan pertumbuhan tanaman. Penelitian Abdurohim, 2008, menunjukkan bahwa kompos memberikan peningkatan kadar Kalium pada tanah lebih tinggi dari pada kalium yang disediakan pupuk NPK, namun kadar fosfor tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan NPK. Hal ini menyebabkan pertumbuhan tanaman yang ditelitinya ketika itu, caisin (Brassica oleracea), menjadi lebih baik dibandingkan dengan NPK.

Hasil penelitian Handayani, 2009, berdasarkan hasil uji Duncan, pupuk cacing (vermicompost) memberikan hasil pertumbuhan yang terbaik pada pertumbuhan bibit Salam (Eugenia polyantha Wight) pada media tanam subsoil. Indikatornya terdapat pada diameter batang, dan sebagainya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penambahan pupuk anorganik tidak memberikan efek apapun pada pertumbuhan bibit, mengingat media tanam subsoil merupakan media tanam dengan pH yang rendah sehingga penyerapan hara tidak optimal. Pemberian kompos akan menambah bahan organik tanah sehingga meningkatkan kapasitas tukar kation tanah dan memengaruhi serapan hara oleh tanah, walau tanah dalam keadaan masam.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Departemen Agronomi dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor menyebutkan bahwa kompos bagase (kompos yang dibuat dari ampas tebu) yang diaplikasikan pada tanaman tebu (Saccharum officinarum L) meningkatkan penyerapan nitrogen secara signifikan setelah tiga bulan pengaplikasian dibandingkan degan yang tanpa kompos, namun tidak ada peningkatan yang berarti terhadap penyerapan fosfor, kalium, dan sulfur. Penggunaan kompos bagase dengan pupuk anorganik secara bersamaan tidak meningkatkan laju pertumbuhan, tinggi, dan diameter dari batang, namun diperkirakan dapat meningkatkan rendemen gula dalam tebu.

C.  Proses Pengomposan

Proses pengomposan akan segera berlangsung setelah bahan-bahan mentah dicampur. Proses pengomposan secara sederhana dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Selama tahap-tahap awal proses, oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik. Suhu tumpukan kompos akan meningkat dengan cepat. Demikian pula akan diikuti dengan peningkatan pH kompos. Suhu akan meningkat hingga di atas 50o – 70o C. Suhu akan tetap tinggi selama waktu tertentu. Mikroba yang aktif pada kondisi ini adalah mikroba Termofilik, yaitu mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Pada saat ini terjadi dekomposisi/penguraian bahan organik yang sangat aktif. Mikroba-mikroba di dalam kompos dengan menggunakan oksigen akan menguraikan bahan organik menjadi CO2, uap air dan panas. Setelah sebagian besar bahan telah terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada saat ini terjadi pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu pembentukan komplek liat humus. Selama proses pengomposan akan terjadi penyusutan volume maupun biomassa bahan. Pengurangan ini dapat mencapai 30 – 40% dari volume/bobot awal bahan.

Gambar 1. Skema Proses Pengomposan Aerobik

Proses pengomposan dapat terjadi secara aerobik (menggunakan oksigen) atau anaerobik (tidak ada oksigen). Proses yang dijelaskan sebelumnya adalah proses aerobik, dimana mikroba menggunakan oksigen dalam proses dekomposisi bahan organik. Proses dekomposisi dapat juga terjadi tanpa menggunakan oksigen yang disebut proses anaerobik. Namun, proses ini tidak diinginkan, karena selama proses pengomposan akan dihasilkan bau yang tidak sedap. Proses anaerobik akan menghasilkan senyawa-senyawa yang berbau tidak sedap, seperti: asam-asam organik (asam asetat, asam butirat, asam valerat, puttrecine), amonia, dan H2S.

Gambar 2.  Profil suhu dan populasi mikroba selama proses pengomposan

Tabel 2. Organisme yang terlibat dalam proses pengomposan

Kelompok Organisme

Organisme

Jumlah/gr kompos

Mikroflora Bakteri; Aktinomicetes; Kapang 109 – 109; 105 108; 104 – 106
Mikrofanuna Protozoa 104 – 105
Makroflora Jamur tingkat tinggi
Makrofauna Cacing tanah, rayap, semut, kutu, dll

Proses pengomposan tergantung pada :

  1. Karakteristik bahan yang dikomposkan
  2. Aktivator pengomposan yang dipergunakan
  3. Metode pengomposan yang dilakukan

Peralatan yang dibutuhkan dalam pengomposan secara aerobik terdiri dari peralatan untuk penanganan bahan dan peralatan perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja. Berikut disajikan peralatan yang digunakan.

  1. Terowongan udara (Saluran Udara)
  • Digunakan sebagai dasar tumpukan dan saluran udara
  • Terbuat dari bambu dan rangka penguat dari kayu
  • Dimensi : panjang 2m, lebar ¼ – ½ m, tinggi ½ m
  • Sudut : 45o
  • Dapat dipakai menahan bahan 2 – 3 ton

2. Sekop

  • Alat bantu dalam pengayakan dan tugas-tugas lainnya

3. Garpu/cangkrang

  • Digunakan untuk membantu proses pembalikan tumpukan bahan dan pemilahan sampah

4. Saringan/ayakan

  • Digunakan untuk mengayak kompos yang sudah matang agar diperoleh ukuran yang sesuai
  • Ukuran lubang saringan disesuaikan dengan ukuran kompos yang diinginkan
  • Saringan bisa berbentuk papan saring yang dimiringkan atau saringan putar

5. Termometer

  • Digunakan untuk mengukur suhu tumpukan
  • Pada bagian ujungnya dipasang tali untuk mengulur termometer ke bagian dalam tumpukan dan menariknya kembali dengan cepat
  • Sebaiknya digunakan termometer alkohol (bukan air raksa) agar tidak mencemari kompos jika termometer pecah

6. Timbangan

  • Digunakan untuk mengukur kompos yang akan dikemas sesuai berat yang diinginkan
  • Jenis timbangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penimbangan dan pengemasan

7. Sepatu boot

  • Digunakan oleh pekerja untuk melindungi kaki selama bekerja agar terhindar dari bahan-bahan berbahaya

8. Sarung tangan

  • Digunakan oleh pekerja untuk melindungi tangan selama melakukan pemilahan bahan dan untuk kegiatan lain yang memerlukan perlindungan tangan

9. Masker

  • Digunakan oleh pekerja untuk melindungi pernafasan dari debu dan gas bahan terbang lainnya

Gambar 3.  Kompos Bahan Organik dan Kotoran Hewan

Pengomposan dapat juga menggunakan alat mesin yang lebih maju dan modern. Komposter type Rotary Kiln, misalnya, berfungsi dalam memberi asupan oksigen ( intensitas aerasi), menjaga kelembaban, suhu serta membalik bahan secara praktis. Komposter type Rotary Klin di pasaran terdapat dengan kapasitas 1 ton setara 3 m3 hingga 2 ton atau setara 6 m3 bahan sampah, menggunakan proses pembalikan bahan dan mengontrol aerasi dengan cara mengayuh pedal serta memutar aerator ( exhaust fan). Penggunaan komposter Biophoskko disertai aktivator kompos Green Phoskko (GP-1) telah mampu meningkatkan kerja penguraian bahan organik(dekomposisi) oleh jasad renik menjadi 5 sampai 7 hari saja.

Gambar 4. Kompos dari sampah

Gambar 5. Kompos jerami

D. Faktor yang memengaruhi proses Pengomposan

Setiap organisme pendegradasi bahan organik membutuhkan kondisi lingkungan dan bahan yang berbeda-beda. Apabila kondisinya sesuai, maka dekomposer tersebut akan bekerja giat untuk mendekomposisi limbah padat organik. Apabila kondisinya kurang sesuai atau tidak sesuai, maka organisme tersebut akan dorman, pindah ke tempat lain, atau bahkan mati. Menciptakan kondisi yang optimum untuk proses pengomposan sangat menentukan keberhasilan proses pengomposan itu sendiri.

Faktor-faktor yang memperngaruhi proses pengomposan antara lain:

1.Rasio C/N

Rasio C/N yang efektif untuk proses pengomposan berkisar antara 30: 1 hingga 40:1. Mikroba memecah senyawa C sebagai sumber energi dan menggunakan N untuk sintesis protein. Pada rasio C/N di antara 30 s/d 40 mikroba mendapatkan cukup C untuk energi dan N untuk sintesis protein. Apabila rasio C/N terlalu tinggi, mikroba akan kekurangan N untuk sintesis protein sehingga dekomposisi berjalan lambat.

Umumnya, masalah utama pengomposan adalah pada rasio C/N yang tinggi, terutama jika bahan utamanya adalah bahan yang mengandung kadar kayu tinggi (sisa gergajian kayu, ranting, ampas tebu, dsb). Untuk menurunkan rasio C/N diperlukan perlakuan khusus, misalnya menambahkan mikroorganisme selulotik (Toharisman, 1991) atau dengan menambahkan kotoran hewan karena kotoran hewan mengandung banyak senyawa nitrogen.

2.Ukuran Partikel

Aktivitas mikroba berada di antara permukaan area dan udara. Permukaan area yang lebih luas akan meningkatkan kontak antara mikroba dengan bahan dan proses dekomposisi akan berjalan lebih cepat. Ukuran partikel juga menentukan besarnya ruang antar bahan (porositas). Untuk meningkatkan luas permukaan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel bahan tersebut.

3. Aerasi

Pengomposan yang cepat dapat terjadi dalam kondisi yang cukup oksigen(aerob). Aerasi secara alami akan terjadi pada saat terjadi peningkatan suhu yang menyebabkan udara hangat keluar dan udara yang lebih dingin masuk ke dalam tumpukan kompos. Aerasi ditentukan oleh porositas dan kandungan air bahan(kelembaban). Apabila aerasi terhambat, maka akan terjadi proses anaerob yang akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Aerasi dapat ditingkatkan dengan melakukan pembalikan atau mengalirkan udara di dalam tumpukan kompos.

4. Porositas

Porositas adalah ruang di antara partikel di dalam tumpukan kompos. Porositas dihitung dengan mengukur volume rongga dibagi dengan volume total. Rongga-rongga ini akan diisi oleh air dan udara. Udara akan mensuplay Oksigen untuk proses pengomposan. Apabila rongga dijenuhi oleh air, maka pasokan oksigen akan berkurang dan proses pengomposan juga akan terganggu.

5. Kelembaban (Moisture content)

Kelembaban memegang peranan yang sangat penting dalam proses metabolisme mikroba dan secara tidak langsung berpengaruh pada suplay oksigen. Mikrooranisme dapat memanfaatkan bahan organik apabila bahan organik tersebut larut di dalam air. Kelembaban 40 – 60 % adalah kisaran optimum untuk metabolisme mikroba. Apabila kelembaban di bawah 40%, aktivitas mikroba akan mengalami penurunan dan akan lebih rendah lagi pada kelembaban 15%. Apabila kelembaban lebih besar dari 60%, hara akan tercuci, volume udara berkurang, akibatnya aktivitas mikroba akan menurun dan akan terjadi fermentasi anaerobik yang menimbulkan bau tidak sedap.

6. Temperatur/suhu

Panas dihasilkan dari aktivitas mikroba. Ada hubungan langsung antara peningkatan suhu dengan konsumsi oksigen. Semakin tinggi temperatur akan semakin banyak konsumsi oksigen dan akan semakin cepat pula proses dekomposisi. Peningkatan suhu dapat terjadi dengan cepat pada tumpukan kompos. Temperatur yang berkisar antara 30 – 60oC menunjukkan aktivitas pengomposan yang cepat. Suhu yang lebih tinggi dari 60oC akan membunuh sebagian mikroba dan hanya mikroba thermofilik saja yang akan tetap bertahan hidup. Suhu yang tinggi juga akan membunuh mikroba-mikroba patogen tanaman dan benih-benih gulma.

7. pH

Proses pengomposan dapat terjadi pada kisaran pH yang lebar. pH yang optimum untuk proses pengomposan berkisar antara 6.5 sampai 7.5. pH kotoran ternak umumnya berkisar antara 6.8 hingga 7.4. Proses pengomposan sendiri akan menyebabkan perubahan pada bahan organik dan pH bahan itu sendiri. Sebagai contoh, proses pelepasan asam, secara temporer atau lokal, akan menyebabkan penurunan pH (pengasaman), sedangkan produksi amonia dari senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen akan meningkatkan pH pada fase-fase awal pengomposan. pH kompos yang sudah matang biasanya mendekati netral.

8. Kandungan Hara

Kandungan P dan K juga penting dalam proses pengomposan dan bisanya terdapat di dalam kompos-kompos dari peternakan. Hara ini akan dimanfaatkan oleh mikroba selama proses pengomposan.

9. Kandungan Bahan Berbahaya

Beberapa bahan organik mungkin mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kehidupan mikroba. Logam-logam berat seperti Mg, Cu, Zn, Nickel, Cr adalah beberapa bahan yang termasuk kategori ini. Logam-logam berat akan mengalami imobilisasi selama proses pengomposan.

10. Lama pengomposan

Lama waktu pengomposan tergantung pada karakteristik bahan yang dikomposkan, metode pengomposan yang dipergunakan dan dengan atau tanpa penambahan aktivator pengomposan. Secara alami pengomposan akan berlangsung dalam waktu beberapa minggu sampai 2 tahun hingga kompos benar-benar matang.

Tabel Kondisi yang optimal untuk mempercepat proses pengomposan (Ryak, 1992)

Kondisi

Konsisi yang bisa diterima

Ideal

Rasio C/N 20:1 s/d 40:1 25-35:1
Kelembaban 40 – 65 % 45 – 62 % berat
Konsentrasi oksigen tersedia > 5% > 10%
Ukuran partikel 1 inchi bervariasi
Bulk Density 1000 lbs/cu yd 1000 lbs/cu yd
pH 5.5 – 9.0 6.5 – 8.0
Suhu 43 – 66oC 54 -6o 0c

E.  Strategi Mempercepat Proses Pengomposan

Pengomposan dapat dipercepat dengan beberapa strategi. Secara umum strategi untuk mempercepat proses pengomposan dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu

1.    Memanipulasi kondisi/faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pengomposan

Strtegi ini banyak dilakukan di awal-awal berkembangnya teknologi pengomposan. Kondisi atau faktor-faktor pengomposan dibuat seoptimum mungkin. Sebagai contoh, rasio C/N yang optimum adalah 25-35:1. Untuk membuat kondisi ini bahan-bahan yang mengandung rasio C/N tinggi dicampur dengan bahan yang mengandung rasio C/N rendah, seperti kotoran ternak. Ukuran bahan yang besar-besar dicacah sehingga ukurannya cukup kecil dan ideal untuk proses pengomposan. Bahan yang terlalu kering diberi tambahan air atau bahan yang terlalu basah dikeringkan terlebih dahulu sebelum proses pengomposan. Demikian pula untuk faktor-faktor lainnya.

2.    Menggunakan Aktivator Pengomposan atau Organisme yang dapat mempercepat proses pengomposan: mikroba pendegradasi bahan organik dan vermikompos (cacing).

Strategi yang lebih maju adalah dengan memanfaatkan organisme yang dapat mempercepat proses pengomposan. Organisme yang sudah banyak dimanfaatkan misalnya cacing tanah. Proses pengomposannya disebut vermikompos dan kompos yang dihasilkan dikenal dengan sebutan kascing. Organisme lain yang banyak dipergunakan adalah mikroba, baik bakeri, aktinomicetes, maupuan kapang/cendawan. Saat ini dipasaran banyak sekali beredar aktivator-aktivator pengomposan, misalnya :Green Phoskko(GP-1), Promi, OrgaDec, SuperDec, ActiComp, EM4, Stardec, Starbio, BioPos, dan lain-lain.

Promi, OrgaDec, SuperDec, dan ActiComp adalah hasil penelitian Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia (BPBPI) dan saat ini telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Aktivator pengomposan ini menggunakan mikroba-mikroba terpilih yang memiliki kemampuan tinggi dalam mendegradasi limbah-limbah padat organik, yaitu: Trichoderma pseudokoningii, Cytopaga sp, Trichoderma harzianum, Pholyota sp, Agraily sp dan FPP (fungi pelapuk putih). Mikroba ini bekerja aktif pada suhu tinggi (termofilik). Aktivator yang dikembangkan oleh BPBPi tidak memerlukan tambahan bahan-bahan lain dan tanpa pengadukan secara berkala. Namun, kompos perlu ditutup/sungkup untuk mempertahankan suhu dan kelembaban agar proses pengomposan berjalan optimal dan cepat. Pengomposan dapat dipercepat hingga 2 minggu untuk bahan-bahan lunak/mudah dikomposakan hingga 2 bulan untuk bahan-bahan keras/sulit dikomposkan.

3.    Menggabungkan strategi pertama dan kedua.

Strategi proses pengomposan yang saat ini banyak dikembangkan adalah mengabungkan dua strategi di atas. Kondisi pengomposan dibuat seoptimal mungkin dengan menambahkan aktivator pengomposan.

F.   Pertimbangan untuk menentukan strategi pengomposan

Seringkali tidak dapat menerapkan seluruh strategi pengomposan di atas dalam waktu yang bersamaan. Ada beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk menentukan strategi pengomposan:

  1. Karakteristik bahan yang akan dikomposkan.
  2. Waktu yang tersedia untuk pembuatan kompos.
  3. Biaya yang diperlukan dan hasil yang dapat dicapai.
  4. Tingkat kesulitan pembuatan kompos

G.  Tahapan pengomposan

  1. Pemilahan Sampah

Pada tahap ini dilakukan pemisahan sampah organik dari sampah anorganik (barang lapak dan barang berbahaya). Pemilahan harus dilakukan dengan teliti karena akan menentukan kelancaran proses dan mutu kompos yang dihasilkan

2. Pengecil Ukuran

Pengecil ukuran dilakukan untuk memperluas permukaan sampah, sehingga sampah dapat dengan mudah dan cepat didekomposisi menjadi kompos

3.    Penyusunan Tumpukan

Bahan organik yang telah melewati tahap pemilahan dan pengecil ukuran kemudian disusun menjadi tumpukan. Desain penumpukan yang biasa digunakan adalah desain memanjang dengan dimensi panjang x lebar x tinggi = 2m x 12m x 1,75m. Pada tiap tumpukan dapat diberi terowongan bambu (windrow) yang berfungsi mengalirkan udara di dalam tumpukan.

4.  Pembalikan

Pembalikan dilakuan untuk membuang panas yang berlebihan, memasukkan udara segar ke dalam tumpukan bahan, meratakan proses pelapukan di setiap bagian tumpukan, meratakan pemberian air, serta membantu penghancuran bahan menjadi partikel kecil-kecil.

5.  Penyiraman

Penyiraman dilakukan terhadap bahan baku dan tumpukan yang terlalu kering (kelembaban kurang dari 50%). Secara manual perlu tidaknya penyiraman dapat dilakukan dengan memeras segenggam bahan dari bagian dalam tumpukan. Apabila pada saat digenggam kemudian diperas tidak keluar air, maka tumpukan sampah harus ditambahkan air. sedangkan jika sebelum diperas sudah keluar air, maka tumpukan terlalu basah oleh karena itu perlu dilakukan pembalikan.

  1. Pematangan

Setelah pengomposan berjalan 30 – 40 hari, suhu tumpukan akan semakin menurun hingga mendekati suhu ruangan. Pada saat itu tumpukan telah lapuk, berwarna coklat tua atau kehitaman. Kompos masuk pada tahap pematangan selama 14 hari.

  1. Penyaringan

Penyaringan dilakukan untuk memperoleh ukuran partikel kompos sesuai dengan kebutuhan serta untuk memisahkan bahan-bahan yang tidak dapat dikomposkan yang lolos dari proses pemilahan di awal proses. Bahan yang belum terkomposkan dikembalikan ke dalam tumpukan yang baru, sedangkan bahan yang tidak terkomposkan dibuang sebagai residu.

  1. Pengemasan dan Penyimpanan

Kompos yang telah disaring dikemas dalam kantung sesuai dengan kebutuhan pemasaran. Kompos yang telah dikemas disimpan dalam gudang yang aman dan terlindung dari kemungkinan tumbuhnya jamur dan tercemari oleh bibit jamur dan benih gulma dan benih lain yang tidak diinginkan yang mungkin terbawa oleh angin.

H.  Kontrol proses produksi kompos

  1. Proses pengomposan membutuhkan pengendalian agar memperoleh hasil yang baik.
  2. Kondisi ideal bagi proses pengomposan berupa keadaan lingkungan atau habitat dimana jasad renik (mikroorganisme) dapat hidup dan berkembang biak dengan optimal.
  3. Jasad renik membutuhkan air, udara (O2), dan makanan berupa bahan organik dari sampah untuk menghasilkan energi dan tumbuh.

Proses pengontrolan yang harus dilakukan terhadap tumpukan sampah adalah:

  1. Monitoring Temperatur Tumpukan
  2. Monitoring Kelembaban
  3. Monitoring Oksigen
  4. Monitoring Kecukupan C/N Ratio
  5. Monitoring Volume

I.     Mutu kompos

  1. Kompos yang bermutu adalah kompos yang telah terdekomposisi dengan sempurna serta tidak menimbulkan efek-efek merugikan bagi pertumbuhan tanaman.
  2. Penggunaan kompos yang belum matang akan menyebabkan terjadinya persaingan bahan nutrien antara tanaman dengan mikroorganisme tanah yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman
  3. Kompos yang baik memiliki beberapa ciri sebagai berikut :
  • Berwarna coklat tua hingga hitam mirip dengan warna tanah,
  • Tidak larut dalam air, meski sebagian kompos dapat membentuk suspensi,
  • Nisbah C/N sebesar 10 – 20, tergantung dari bahan baku dan derajat humifikasinya,
  • Berefek baik jika diaplikasikan pada tanah,
  • Suhunya kurang lebih sama dengan suhu lingkungan, dan
  • Tidak berbahaya

 IV.             KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

  1. Pengomposan merupakan penguraian dan pemantapan bahan-bahan organik secara biologis dalam temperatur thermophilic (suhu tinggi) dengan hasil akhir berupa bahan yang cukup bagus untuk diaplikasikan ke tanah
  2. Kompos memiliki tiga jenis yaitu kompos cacing;kompos bagase; dan kompos bokashi.
  3. Kompos memilki manfaat dalam segi ekonomis, lingkungan dan tanah/tanaman diantaranya kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah.
  4. Proses pengomposan tergantung pada :Karakteristik bahan yang dikomposkan, aktivator pengomposan yang dipergunakan, metode pengomposan yang dilakukan.
  5.  Proses pengontrolan yang harus dilakukan terhadap tumpukan sampah adalah monitoring temperatur tumpukan, monitoring kelembaban, monitoring oksigen, monitoring kecukupan C/N Ratio
  6. Tahapan pengomposan antara lain: Pemilahan Sampah, Pengecil Ukuran, Penyusunan Tumpukan, Pembalikan, Penyiraman, Pematangan, Penyaringan, Pengemasan dan Penyimpanan.
  7. Faktor-faktor yang memperngaruhi proses pengomposan antara lain:Rasio C/N; Ukuran Partikel; Aeras; Porositas; Kelembaban (Moisture content); Temperatur/suhu; pH; Kandungan Hara; Kandungan Bahan Berbahaya; Lama pengomposan
  8. Kompos yang bermutu adalah kompos yang telah terdekomposisi dengan sempurna serta tidak menimbulkan efek-efek merugikan bagi pertumbuhan tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurohim, Oim. 2008. Pengaruh Kompos Terhadap Ketersediaan Hara Dan Produksi Tanaman Caisin Pada Tanah Latosol Dari Gunung Sindur, sebuah skripsi. Dalam IPB Repository, diunduh 13 Juni 2010.

Anonim. 2011. Teknologi Pengomposan. http://balittanah.litbang.deptan.go.id /index.php?option=com_content&view=article&id=287:pengomposan&catid=25:petunjuk-teknis&Itemid=69

DwiIndahA. 2011. Pengomposanhttp://id.shvoong.com/writing-and-speaking/ copywriting /2155308-pengomposan/#ixzz1bg5WqAs3

Gaur, D. C. 1980. Present Status of Composting and Agricultural Aspect, in: Hesse, P. R. (ed). Improvig Soil Fertility Through Organic Recycling, Compost Technology. FAO of United Nation. New Delhi.

Guntoro Dwi, Purwono, dan Sarwono. 2003. Pengaruh Pemberian Kompos Bagase Terhadap Serapan Hara Dan Pertumbuhan Tanaman Tebu (Saccharum officinarum L.). Dalam Buletin Agronomi, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor.

Handayani, Mutia. 2009. Pengaruh Dosis Pupuk NPK dan Kompos Terhadap Pertumbuhan Bibit Salam, sebuah skripsi. Dalam IPB Repository diunduh 13 Juni 2010.

Isroi. 2008. KOMPOS. Makalah. Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, Bogor.

Rohendi, E. 2005. Lokakarya Sehari Pengelolaan Sampah Pasar DKI Jakarta, sebuah prosiding. Bogor, 17 Februari 2005.

Toharisman, A. 1991. Potensi Dan Pemanfaatan Limbah Industri Gula Sebagai Sumber Bahan Organik Tanah.

Previous Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.